Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Petani Garam Madura Wadul Komisi A

 
17 Januari 2013

Suara Indrapura : Puluhan perwakilan petani garam asal tiga Kabupaten di Pulau Madura mengatasnamakan Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura (G3PGM) mengadukan nasib mereka ke komisi A DPRD Jatim yang membidangi masalah hukum. Perwakilan petani garam Madura ini, mendesak agar penggelolaan lahan Garam dikelola rakyat langsung. Karena selama ini, keberadaan PT. Garam tidak pernah berniat menyelesaikan dan membantu nasib rakyat petani garam Madura.
Muhamad Hasan, petani garam asal Sampang mempertanyakan sejauh mana solusi yang diberikan pada msyarakat petani garam yang sudah berjuang puluhan tahun untuk mendapatkan hak menggelola lahan garam rakyat. Sebab, selama ini Komisi A menjanjikan akan mempertemukan petani garam dengan Gubernur Jatim Soekarwo. “Kami menagih janji, agar petani garam dipertemukan dengan Gubernur Jatim. Kami bukan su’udzon, tapi kami meminta janji terhadap petani garam Madura,” terang Muhammad Hasan.
Disampaikan Hasan, ribuan petani garam sudah berjuang mendapatkan hak pengelolaan lahan garam sudah 12 tahun. Namun, nyatanya sampai sekarang persoalan hak petani garam masih juga belum selesai. “Apalagi PT Garam mengadu domba antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, sehingga memunculkan konflik antara masyarakat,” tegas Muhammad Hasan.
Pada kesempatan yang sama, Matrawi Ketua Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura menyampaikan, pihaknya terus memperjuangkan hak-hak petani garam. Namun sampai saat ini, PT Garam tidak mempunyai itikad yang baik menyelesaikan persoalan dengan petani garam. “Petani meminta bukan mau merampok, PT Garam diberikan hak yang sama ikut mengelola lahan garam. Harusnya ini, sudah ada solusi sejak lama,” tenadas Matrawi.
Rekomendasi tahun 2004, PT Garam menjadi bulog dan pengelolaan lahan dilakukan masyarakat yang berjuang. Sebab selama ini, PT Garam mengunakan centeng-centengnya untuk mengelola lahan garam. “Ngapain PT Garam mengelola lahan, harusnya dikelola petani agar masyarakat berdaya. Sehingga ada kontribusi pada Negara,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, pimpinan hearing M. Rasyad Manaf menyampaikan PT Garam sempat mengklaim lahan mereka sudah membagikan lahan ke petani garam. Namun, pada kenyataanya, banyak petani garam yang berjuang terabaikan dan tidak mendapatkan lahan. “Yang saya tahu, tidak pernah dilakukan pembagian lahan. Persoalannya PT Garam bersikukuh pernah membagikan lahan,” urai Rasyad Manaf.
Rasyad menyampaikan pihakya sudah mengajukan surat Komisi A untuk bertemu Gubernur Soekarwo. Meski sampai saat ini, belum ada jawaban dari eksekutif. “Kami juga menyampaikan persoalan tanah di Maudra, Malang dan Bojonegoro ke Komnas HAM. “Komisi A sudah berupaya luar biasa untuk ke Madura untuk bertemu petani garam. Termasuk merefiuw kembali tuntutan Tahun 2004 lalu, agar petani garam diberikan lahan sesuai tuntutan petani saat itu,” tandas Rasyad.
Pada kesempatan yang sama, Marcus Remiasa menyampaikan Komisi A akan mencari solusi agar tidak ada adu domba antara rakyat. Termasuk upaya Komisi A untuk memfasilitasi bertemu ke Gubernur Jatim, Soekarwo. “Langkah itu, akan menjadi catat kongrit untuk bisa menyelesaikan persoalan lahan petani garam dengan PT Garam. Termasuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim,” tandas dia. (Bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved