Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Pertanyakan Temuan Data Penerima Jamkesmas 2013

 
16 Januari 2013

Suara Indrapura : Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk  pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, tapi pada kenyataannya penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jemkesda oleh Masyarakat Miskin (Maskin) pada 2013 tidak sesuai dengan data yang ada, hal ini dipertanyakan komisi E DPRD Jatim. Jika ini dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi kekacauan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang notabene akan merugikan maskin, belum lagi ditambah pelayanan yang kurang oleh pihak rumah sakit.

Achmad Jabir, Anggota Komisi E DPRD Jatim, menegaskan jika kartu Jamkesma 2013 sudah di luncurkan ke seluruh kota/kab. Menariknya, baru sebagian saja dari seluruh jumlah maskin yang diserahkan. Dan yang mengagetkan kartu yang diserahkan secara fisik, tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam berita acara penyerahan.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jelas Achmad Jabir.

Anggota DPRD asal Fraksi PKS ini menambahkan, Pelaksanaan program Jamkesmas harus mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam UU SJSN, yaitu dikelola secara nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan efektif. Lanjut Jabir.

“Jujur kalau masalah ini tidak segera diselesaikan akan menjadi kekalutan bagi warga miskin yang akan berobat di rumah sakit pemerintah. Karena itu seharusnya Pemprov segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini agar nantinya tidak timbul permasalahan yang justru akan mengganggu agenda Pemilu,” tegas politisi asal PKS Jatim,Rabu (9/1).

Ditambahkannya, dari hasil pencocokan data dari Jatim terhadap basis data terpadu yang dimiliki oleh Tim Nasional Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K) diperoleh data untuk Jamkesmas ada 480.112 data yang tidak bisa dicocokan dari 10.576.065 data pada tahun 2010.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim yang lain, Riyad Rosyadi mendesak selama masa transisi, sehingga pemberlakuan kartu Jamkesmas 2013 yang baru tidak menyisahkan masalah baru. Ini karena dalam rapat konsultasi hari ini (Rabu,9/1) antara komisi E DPRD Jatim dengan Tim Nasional Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K), ditetapkan pemberlakuan kartu Jamkesmas baru diberlakukan sejak 1 Maret 2013.

“Sehingga waktu dua bulan dari 1 Januari sampai 28 Februari 2013 harus diberlakukan sebagai masa transisi, dimana kartu Jamkesmas lama masih diberlakukan. Seyampang Pemprov melakukan pengawalan ketat terhadap validasi kartu,” lanjutnya.

Disamping itu, Pemprov Jatim harus memastikan seluruh Dinas kesehatan Kota/Kab. termasuk seluruh rumah sakit kota kabupaten bahwa pemberlakuan kartu Jamkesmas 2012 atau kartu Jamkesmas lama,”tegasnya.

Disisi lain, selama masa transisi ini, data yang tidak bisa dicocokan oleh TNP2K harus juga menjadi salah satu fokus pengawalan yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim.”Yang pasti semuanya harus selesai sebelum akhir Februari 2013,”harapnya.(Umi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved