Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi A Jatim Mintai Penjelasan Soal PHK 161 Karyawan Dishub

 
16 Januari 2013

Suara Indrapura : Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo, Kamis (10/1/2013). Dimana dalam kunjungannya dalam rangka meminta beberapa penjelasan terkait dengan pemberhentian kerja ratusan karyawan dan karyawati di lingkungan SKPD tersebut.

H.Sabron Djamil Pasaribu, selaku pimpinan Rombongan Komisi A bidang  (Hukum dan Pemerintahan) mengatakan “kami ingin minta kejelasan dari Kepala Dinas Perhubungan beserta jajaran setempat terkait pemberhentian karyawan itu”,  sementara ada yang menyebut status tenaga mereka tidak mempunyai dasar payung hukum yang akurat atau karyawan siluman (kebanyakan menyebut), diketahui dari jumlah 161 tenaga siluman dari data temuan yang ada  dari jumlah 110 orang tersebar di terminal,  51 orang disub terminal yang terbagi dalam 7 sub terminal yang ada di Kab. Ponorogo yang kesemuanya status kerjanya di non aktifkan ataupun diberhentikan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. kata Sudarman.

Sementara Sabron menegaskan,  “hal ini sungguh sangat memprihatinkan, mengingat bagaimana nasib mereka, apalagi  menjadi tulang punggung keluarganya dan memiliki istri dan anak masih kecil jika di PHK (pemberhentian kerja),” ujarnya.

Sudarman   menambahkan,  sesaat setelah dilantik menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Perhubungan setempat, langsung mengecek kejelasan keberadaan jumlah anak buahnya yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan tetapi setelah mengkroscek ternyata jumlah pegawai yang ada tidak sesuai dengan realita di lapangan mengingat jumlah keseluruhan pegawai Dinas Perhubungan berjumlah 125 orang karyawan yang masing-masing 121 orang adalah status Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang tenaga honorer, ke 4 orang ini tidak bisa diangkat menjadi pegawai dikarenakan faktor usia yang telah melebihi dari batas Peraturan Pemerintah no. 48 tahun 2005 yang mana dalam 1 (satu) aitem dijelaskan bahwa; bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dari batas yang telah ditentukan dalam suatu aturan tersebut.

Kepala Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Sekda setempat mengeluarkan regulasi yang isinya pertama menertibkan administrasi urusan kepegawaian dan unsur melekat yang ada di Dinas Perhubungan setempat. Kedua membuat Surat Edaran tidak boleh masuk kerja dan diberhentikan dalam tugas di Dinas Perhubungan dari status Kepegawaian bagi yang tidak disertai dengan dokumen yang lengkap. Jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan langsung menindak lanjuti Surat Edaran tersebut dengan membuat statement, yaitu tidak akan mengambil resiko apabila dikemudian hari nanti menimbulkan  permasalahan yang ada, dengan sangat terpaksa memperhentikan sejumlah 161 orang tersebut yang tidak mempunyai data base yang lengkap dan akurat apapun resikonya. Menginggat sepanjang apa yang dilakukannya selaku  Kepala Dinas Perhubungan telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang jelas, kata Sudarman.

Sholeh Hayat, menambahkan  yang dilakukan Kadishub. Ponorogo sudah benar dan sesuai prosedur, namun yang menjadi permasalahan saat ini hendaknya sejumlah 161 orang karyawan yang bermasalah tersebut betul-betul ditelusuri, mulai masuk dan kepada siapa  ia mengeluarkan uang saat masuk pertama kali yang akhir-akhir ini menjadi pergunjingan di Pemkab setempat, dan Dia berharap  mudah-mudahan permasalahan ini tidak sampai berlarut-larut dan sampai dimeja hijaukan.  Sebaiknya dicarikan jalan keluar untuk mempekerjakan mereka kembali agar permasalahan ini tidak sampai muncul terus menerus, hingga dimanfaatkan oleh unsur politis. Ujar Sholeh. (Umi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved