Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Usulkan Pengalihan Pengelolaan Pasar Puspa Agro

 
10 Januari 2013

Suara Indrapura : DPRD Jawa Timur (Jatim) menolak pengajuan dana operasional Puspa Agro pada tahun 2013 sebesar  Rp11 miliar. Dana yang diajukan untuk kebutuhan pemasaran dan operasional pasar itu dianggap menghambur-hamburkan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi pengajuan dana operasional Puspa Agro pada tahun 2013 ini sudah kita tolak,” kata Faf Adisiwoyo, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Jumat (4/1).
Dia menjelaskan, pengajuan itu ditolak karena selama ini Puspa Agro tidak berkembang. Dikhawatirkan, modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim selama ini tidak kembali. “kalau memang ada pengeluaran untuk operasional dan pemasaran, bisa dilihat setelah ada anggaran tersebut grafiknya seperti apa. Selama ini kan terus menurun sehingga dipastikan akan merugi,” katanya lagi.
Memang, dengan penolakan tersebut, maka Jatim Graha Utama (JGU), selaku pengelola harus mengeluarkan dana internal untuk membiayai Puspa Agro. JGU selama ini menjadi perusahaan  pengelola pasar induk yang diklaim terbesar di Indonesia.
”Ya nanti bagaimana caranya agar bisa hidup. Kalau memang tidak menunjukkan perkembangan, berarti ya dialihkelolakan saja,” terangnya lagi.
Memang, dari laporan yang diterima anggota dewan, selama ini Puspa Agro cenderung terus merugi. Kondisi itu disebabkan karena sepinya pembeli sehingga para pedagang memilih untuk meninggalkan stand yang sudah disewa.
“Konsep yang dulu dipaparkan yakni mempertemukan pedagang antara pulau juga tdk berjalan,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, manajemen Puspa Agro akan dipanggil. Pihaknya akan menyiapkan beberapa opsi antara lain dengan mendorong agar Pemprov Jatim mengalihkan pengelolaan yang selama ini dipegang JGU.
“Kalau perlu agar uang rakyat tersebut bisa segera kembali, maka harus disewakan kepada investor, kalau mereka mau tidak apa-apa dari pada nanti terus merugi,” paparnya.
Sekadar diketahui, investasi yang dialokasikan Pemprov Jatim untuk pembangunan Puspa Agro mencapai Rp585 miliar. Pengelolaan Puspa Agro sendiri ditangani PT.JGU, salah satu Badan Usaha Milik Daerag (BUMD) Pemprov. Total stan yang dibangun di pasar induk yang di klaim terbesar di-Indonesia itu mencapai 1.100 stan yang terdiri dari grosir dan subgrosir.
Fasilitas Puspa Agro sendiri cukup lengkap. Di area itu dilengkapi fasilitas penunjang lain seperti rumah susun, balai lelang, masjid, jembatan timbang, cool storage atau pendingin sayuran dan gudang.
Dari data yang didapatkan, pendapatan Puspa Agro selama ini hanya mencapai Rp70 juta perbulannya, padahal  untuk biaya operasional seperti membayar listrik, kebersihan dan keamanan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp100 juta setiap bulannya. Kondisi itu membuat pihak JGU merugi.
Sementara, anggota Fraksi kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jatim, Fuad Mahsuni menegaskan meminta agar Pemprov Jatim, PT JGU dan anggota segera bertemu guna membahas permasalahan yang terjadi di Puspa Agro. Pertemuan itu dianggap sangat penting untuk meminimalisir kerugian yang terjadi terus menerus.
“Harus dibahas lagi jangan sampai merugikan uang rakyat,” katanya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved