Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Jatim Prihatin Tujuh Perda Belum Memiliki Pergub

 
08 Januari 2013

Suara Indrapura : Upaya Pemprov Jatim di bidang agaknya legislasi terbilang lambat. Hingga kemarin (5/1), ternyata ada tujuh perda yang belum memiliki peraturan gubernur (Pergub). Padahal, aturan menyebutkan bahwa harus ada pergub dalam pembuatan perda, paling lamban enam bulan sesudah perda disahkan untuk pelaksanaannya.

Komisi D Jatim Irwan Setyawan menilai, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. "Artinya perda-perda yang disusun bersama hanya menjadi macan kertas," katanya. Yang paling parah adalah Perda Nomor 14 tentang Panas Bumi. Sebab, sejak disahkan pada 2008 atau nyaris lima tahun lalu, hingga kemaren perda tersebut belum punya pergub. Padahal Perda Panas Bumi, sebagai upaya pengembangan potensi panas bumi yang ada di beberapa daerah di Jawa Timur, hendaknya mengakomodir kearifan lokal masyarakat sekitar. Yang paling utama, potensi-potensi itu harus dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Untuk itu perlu mempunyai peraturan gubernur.
Demikian juga Perda Nomor 3/2009 tentang Irigasi yang belum memiliki pergub hampir empat tahun. Dimana Perda Irigasi tersebut untuk mengantisipasi agar persawahan tetap terjaga airnya sekalipun itu kemarau maka perlu dibuatkan sebuah peraturan agar kuantitas produksi mengalami kenaikan demi untuk peningkatan pendapatan ekonomi bagi para petani,” jelas Irwan.
“Padahal, di setiap reses yang dilakukan oleh semua anggota dewan, yang dikeluhkan warga selalu irigasi. Tetapi, perda yang ada malah belum dilengkapi pergub,” ucapnya.
Untuk itu, dia mempertanyakan keseriusan Pemprov Jatim dalam menyikapi produk hukum yang dikeluarkan bersama dewan (perda). “Jangan-jangan mereka (pemprov, Red) berpikir bahwa tugas selesai ketika perda sudah didogok. Padahal, harus ada dilengkapi pergub,”sindirnya.
Irwan mendesak agar pemprov segera menerbitkan pergub terkait perda-perda yang sudah kedaluarsa.”Kalau tidak, pemprov bisa dianggap melanggar UU. Sebab, aturannya jelas-jelas menyebutkan bahwa paling lama enam bulan setelah perda disahkan, harus ada pergub,” tegasnya.
Dia menyoroti produk hukum (Perda) yang digarap bersama tersebut bisa menjadi aturan yang sia-sia. “Yang dirugikan adalah rakyat Jatim. Sebab, perda itu tentu membutuhkan biaya APBD dalam menyusunnya,” tutur politikus PKS tersebut.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim Achmad Iskandar mengatakan, tak bisa semudah itu digebyah uyah bahwa yang salah adalah Pemprov Jatim, Sebab, perkembangan diluar bisa membuat perda tersebut sia-sia.
“Misalnya, payung hukum yang berupa UU sudah direvisi atau MK memutuskan untuk menghilangkan sejumlah ayat dalam sejumlah UU. Inilah yang membuat akhirnya sejumlah perda menjadi aturan yang tak lagi relevan,”tuturnya.
Hanya, Iskandar mengatakan bahwa fraksinya segera menginventarisasi jumlah perda itu, kemudian melakukan sesuatu. Bila memang tidak relevan, perda tersebut akan diusulkan ke baleg untuk dibahas lagi. Bila masih relevan, pihaknya mendesak pemprov untuk segera menerbitkan pergub. (Umi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved