Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Nilai Pemprov Kurang Siap Tangani Banjir

 
08 Januari 2013

Suara Indrapura : DPRD Jatim menyoroti kinerja pemprov lamban menangani masalah banjir yang terjadi setiap tahunnya. Ini karena alokasi dana yang dianggarkan mencapai miliaran rupiah. Tahun 2012, Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim untuk program pengendalian banjir memperoleh alokasi dana senilai Rp 56 miliar. Sedangkan pada tahun 2013, anggaran senilai Rp 27 miliar.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan, mengatakan, luas ribu hektare.Pada tahun 2010 saja masih pada angka 24.496 hektare. Artinya, program pengendalian banjir pemprov hanya mampu menurunkan angka genangan 950 hektare setiap tahunnya.
“Program rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan alur sungai, prasarana pengendalian banjir, tanggul dan normalisasi, sungai masih gagal dilakukan,” tegas politisi PKS ini.

Menurut dia, kalau memang problem dalam program pengendalian banjir berupa pembuatan tanggul, mestinya pemprov secara intensif melakukan koordinasi  dengan kabupaten/kota. Sedangkan, kalau memang persoalannya dana, pihaknya medorong agar dana APBN bisa turun lebih besar lagi. “Dana APBD Jatim sendiri tiap tahunnya fluktuatif. Kalau memang tidak bisa mengatasinya karena anggarannya kurang, maka pemprov harus bisa mendesak pusat agar memberikan alokasi dana APBN untuk banjir Jatim,”tukasnya.

Anggota DPRD asal Fraksi PKS DPRD Jatim ini menyampaikan, sebenarnya  secara sistem, pemprov telah mencukupi. Ini terbukti bahwa pemprov memiliki 9 UPT di bawah  Dinas PU pengairan untuk pemiliharaan sarana pengendalian banjir. Yaitu Wilayah sungai Bango Gedangan, Puncu Selodono, Madiun, Sampen Baru, Bondoyudo  Mayang, Gembong Pekalen, Madura, Bengan Solo. “Hanya saja, hal itu kurang maksimal dijadikan  sarana pengendalian banjir,”katanya.

Maka dari itu, sebagai salah satu solusi, ke depan pihaknya akan mengusulkan rapeda tentang pengelolaan sungai. Dengan adanya norma berupa perda, masing –masing pihak dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan konservasi sungai yang ada di Jatim.
Sedangkan untuk jangka pendek ini, pihaknya mengharapkan agar pemprov Jatim  melakukan penanganan bencana terhadap banjir yang sudah dan akan melanda sejumlah daerah di Jatim. Sosialisasi dan peringatan dini terhadap daerah-daerah rawan banjir  tentunya  akan meminimalisir dampak dari banjir tersebut.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved