Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sah-kan dan Siap Kawal Tiga Perda

 
17 April 2013

Suara Indrapura : DPRD Jatim terus menunjang hadirnya produk hukum baru untuk masyarakat. Kali ini, pihak legislative menggedok tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Senin (8/4). Ketiganya adalah perda tentang Perubahan atas perda No. 8/2001 tentang Taman Hutan raya R Roeryo. Perda tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, dan Perda tentang Pembentukan Perda.

 

“Fraksi Partai Demokrat memahami lahirnya perda ini akan menjadi pertaruhan komitmen kita untuk selalu berpihak kepada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, dalam rangka mencapai derajat kehidupan yang lebih baik dan maju,”terang juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, H Nur Muhyidin, S.Sos, pada sidang paripurna Agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Tiga Raperda Inisiatif, di gedung DPRD Jatim Jl.Indrapura Surabaya, kemarin.

Oleh karena itu, lanjut dia, fraksinya akan melakukan pengawasan secara profesioanal terhadap pelaksanaan dan penegakkan hukum Perda Provinsi Jatim ini. berdasarkan berbagai apndangan strategis dan tematik itu, FPD berpendapat dapat menerima perpanjangan Raperda tentang Perubahan atas Perda No 8 tentang Taman Hutan Raya R Soeryo.

“Kami juga menerima perpanjangan pembahsan untuk penyempurnaan Raperda Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang diinisiasi Komisi E DPRD Prov Jatim,” ujar dia.

Sementara itu, juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim Islan Gatot Imbata mengatakan, pihaknya menyadari Perda No 2 tahun 2011 tentang Pembentukan Perda sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. “Kami menyambut baik laporan pimpinan badan legislasi daerah sebagai pembahas raperda Pembentukan Perda,”ungkap dia.

Islan menuturkan, untuk memperdalam pemahaman akan suatu Raperda, pimpinan DPRD wajib menyampaikan draf Raperda inisiatif DPRD kepada beberapa pihak. Diantaranya fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota dewan. “Ini dilakukan agar seluruh fraksi maupun anggota dewan dapat mengetahui jangkauan dan materi muatan Raperda lebih dahulu sebelum adanya penjelasan pengusul,”paparnya.

Mencermati berbagai pertimbangan itu, katanya, fraksi PDIP dapat menerima Raperda untuk ditetapkan dan disahkan menjadi perda. Juru Bicara fraksi PKS DPRD Prov jatim, Riyadh Rosyadi juga mengatakan bahwa Fraksi PKS menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Prrda di Jatim yang lebih baik dan berkualitas,”tuturnya.

Tentunya, dengan adanya perbaikan, perubahan, pembenahan, dan penyempurnaan terhadap raperda ini diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja legislasi daerah. Baik di DPRD maupun di eksekutif. “Tidak saja pada sisi kuantitas perda yang dihasilkan, akan tetapi juga pada pada aspek kualitas perda. Sehingga peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat jatim dapat diwujudkan secara nyata,”harapnya.(Fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved