Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Polemic Pipa Gas WMO

 
17 April 2013

Suara Indrapura : Proses rerouting (pemindahan) pipa gas blok West Madura Offshore (WMO) ke Gresik di kawasan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) berbuntut panjang. Rencananya, Komisi D DPRD Jatim akan memanggil PT Pertamina Hulu Energi (PHE). WMO dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK-Migas) pasca masa reses.

Menurut anggota Komisi D Agus Maimun, banyak pengusaha di pelabuhan Tanjung Perak yang mengeluhkan bisnisnya terganggu akibat aktivitas pemindahan pipa gas sepanjang 23 km tersebut. “Kadin Jatim juga telah mengeluh bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai detail proyek tersebut oleh pemangku kebijakan. Hal ini mengakibatkan kerugian,”kata politisi PAN tersebut.

Agus menuturkan, pemanggialn itu untuk menjelaskan tentang posisi serta rute jalur pipa gas eks perusahaan Kodeco itu. “Harus dijelaskan mengenai koordinatnya di mana. Karena ini terkait dengan jaminan pipa gas sekaligus juga agar tidak membahayakan arus pelayaran yang ada,”tegasnya.

Soal pipa gas ini sebenarnya sudah menjadi polemic sejak 2009 lalu. Perusahaan yang mendapatkan kontrak karya saat itu, Kodeco berencana untuk memindahkan pipa gas tersebut. Karena, pemasangan pipa gas itu mengganggu arus pelayaran dan membuat adanya kebijakan pembatasan draf kapal. Artinya, kapal den gan kedalaman lunas tertentu dilarang memasuki APBS. Akibatnya, kapal-kalap kargo atau tanker besar tak bisa masuk. Hingga akhirnya dengan mengoper kargo. “Menurut hitung-hitungan komisi D, total potensial loss (kerugian potensial) mencapai Rp 1,7 triliun per bulan. Atau Rp 20,4 triliun per tahun. Itu angka yang sangat besar,”terang anggota Komisi D lainnya, Nizar Zahro.

Dikatakan Nizar, program pemindahan pipa gas tersebut tak bisa dilaksanakan diam-diam tanpa koordinasi dengan pihak lainnya. Karena sinergi dengan proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak. “Terutama memperlebar alur dari 100 meter menjadi 200 meter, serta melakukan pendalaman alur dari 9,5 meter LWS (Low Water Spring) menjadi 16 meter LWS,” kata pria yang juga ketua PRW Partai Bintang Reformasi Jatim tersebut.

Mantan Cabup Bangkalan tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap operator migas blok WMO. “Salah satu buktinya adalah proyek pemendaman pipa senilai USD 17 juta (Rp 165 miliar) sama sekali tidak terasa hasilnya,”sergahnya.

Untuk itu, Nizar mengancam jika proyek pemindahan pipa berlangsung selintutan, akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus). “Karena itu, saya minta agar PT PHE WMO dan SKK-Migas transparan dan tak ada yang disembunyikan,”tegasnya.(Umi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved