Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg DPRD Jatim Targetkan Akhir 2013 Selesaikan 65 persen Raperda

 
30 Oktober 2013

DPRD Jatim Online (Rabu; 30/10)

Suara Indrapura : Ketua Baleg DPRD Jatim, Zainal Arifin asal Fraksi Partai Golkar mengatakan, dari 25 Raperda setidaknya 65 persen atau 17 Raperda bisa disahkan sebelum anggota dewan lengser.

“Sekitar 65 persen kita harapkan bisa selesai sebelum  akhir  jabatan,” ujarnya, Selasa (29/10).

Menurutnya, penyelesaian Raperda juga terkendala dengan sikap anggota dewan yang kurang peduli terhadap proses penyelesaian  Raperda. Sebaliknya, kalangan dewan masih menempatkan proses legislasi pada urutan bawah setelah anggaran dan pengawasan yang menjadi menu wajib hadir bagi kalangan dewan.

“Kendala kita dalam pembahasan raperda adalah cara pikir anggota dewan yang masih menempatkan proses legislasi  pada urutan bawah,” ujarnya.

Lebih lanjut, proses legislasi sebenarnya sangat penting, karena menjadi dasar hukum bagi berbagai kebijakan yang  dijalankan pemerintah daerah. Bahkan menurut Zainal, sebelum melakukan penganggaran maupun pengawasan seharusnya Raperda dituntaskan dulu, namun kenyataan sebaliknya.

Meskipun terkesan lambat dalam menyelesaikan raperda ini, pihak  DPRD Jatim saat ini telah menyelesakan beberapa raperda  menjadi perda diantaranya perda Outsourcing  yang baru saja disahkan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknisnya. Misalnya pergubnya tidak ada bagaimana mungkin bisa diimplementasikan, bagaimana para buruh nanti mendapatkan perlindungan haknya apabila buruh tersebut terkena masalah.

“Nah hal-hal semacam ini dibutuhkan kerjasama yang kongkrit antara legislatif  dengan eksekutif  agar perda-perda ini bisa tersebarluaskan,” tegasnya.

Ia menjelaskan pada tahun 2010 dari 27 program Legislasi Daerah atau Prolegda 20 disahkan menjadi  perda, sedangkan tahun 2011 dari 31 Prolegda dari 15 disahkan menjadi perda. Sementara pada tahun 2012 ini dari 8 Prolegda dan baru diselesaikan satu yang disahkan menjadi perda yakni perda tentang tugas dan fungsi pokok Satpol PP.

“Jumlah perda yang kita hasilkan lebih banyak dari  dewan periode sebelumnya,” tambahnya.

Ia menambahkan, sebenarnya dewan juga  tidak perlu memaksakan banyak Raperda untuk disahkan jika kualitasnya tidak bagus, sedikit tapi berkualitas dan menyerap aspirasi rakyat menjadi hal yang sesungguhnya harus dijalankan dewan dalam membuat Raperda.

“Saat ini yang banyak adalah Perda yang mengambil sesuatu dari rakyat. Tetapi yang memberi  sesuatu  untuk mereka belum ada sama sekali,” papar Zainal Arifin.

Menurut  data  Baleg DPRD Jatim pada 2013 ini  dari 25 raperda yang ada saat ini, 12 diantaranya berasal dari eksekutif, sisanya 13 raperda inisiatif dari kalangan legislatif, termasuk didalamnya  raperda tahun sebelumnya yang tidak tuntas penyelesaiannya.(Kril)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved