Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kinerja Banleg DPRD Jatim Lamban

 
29 Oktober 2013

DPRD Jatim Online (Selasa; 29/10)

Suara Indrapura : Jelang akhir tahun 2014, kinerja Banleg (Badan Legislatif) DPRD Jatim dituding melempem. Apalagi dari 25 perda yang masuk dalam prolegda (program legislatif daerah), baru 13 yang diselesaikan jadi perda. Hasil itu dinilai buah dari sikap Banleg yang lebih memprioritaskan anggaran dan pengawasan daripada proses penyelesaian raperda.

Ketika dikonfirmasi, Ketu Banleg Zainal Arifin, menjelaskan pihaknya sudah targetkan menuntaskan 17 dari 25 raperda yang masuk. Karena hanya 13 yang tuntas, dia menargetkan 5 lainnya dikejar  tayang sebelum masa jabatannya berakhir. “Paling tidak penuntasan 5 raperda jadi perda itu bisa meningkatkan beban Banleg diperiode selanjutnya,” terangnya, Selasa (29/10).

Data 25 raperda yang masuk dalam prolegda, 12 diantaranya usulan aksekutif. Namun hasil ini tak begitu buruk jika melihat hasil tahun 2012. Kala itu dari 8 prolegda, hanya satu yang dituntaskan  jadi perda. Yakni perda tentang tugas dan fungsi pokok satpol PP. “Jumlah perda yang kita hasilkan lebih banyak dari dewan periode sebelumnya,” Urainya.

Dirinya menambahkan, sebenarnya dewan juga tidak perlu memaksakan banyak raperda untuk disahkan jika  kualitasnya  tidak bagus. Namun jika menyerap aspirasi masyarakat dan berkualitas, harusnya jadi prioritas  penuntasan. “Saat ini yang banyak adalah perda yang mengambil sesuatu dari rakyat, tetapi yang memberi  sesuatu  untuk mereka belum ada sama sekali” papar politisi Golkar ini.

Namun Zainal Arifin tak urung juga menyesalkan target Banleg tak tercapai. Menurutnya itu akibat sikap anggota dewan  sendiri yang jadi kendala. “Kendala kita dalam pembahasan raperda adalah cara piker anggota dewan yang masih menempatkan proses legislasi pada urutan bawah,” ujarnya.

Padahal  menurutnya proses legislasi sebenarnya sangat penting, karena menjadi dasar hukum bagi berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah. Bahkan menurut dia, sebelum melakukan penganggaran maupun pengawasan seharusnya raperda dituntaskan dulu. Faktanya justru terbalik.

Meskipun terkesan lambat dalam menyelesaikan raperda ini, pihak DPRD Jatim setidaknya   menuntaskan beberapa perda vital. Seperti perda Outsourcing  yang kemudian ditinda- lanjuti dengan peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknisnya.

Misalnya pergubnya tidak ada bagaimana mungkin bisa diimplementasikan, bagaimana para buruh nanti mendapatkan perlindungan haknya apabila buruh tersebut terkena masalah. “Nah hal-hal semacam ini dibutuhkan kerjasama yang kongkrit antara legislative dengan eksekutif  agar perda-perda ini bisa tersebarluaskan,” tutupnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved