Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Targetkan Selesai 17 Raperda Inisiatif DPRD Jatim

 
25 Oktober 2013

DPRD Jatim Online (Jumat; 25/10)

Suara Indrapura : Badan Legislasi (Baleg) DPRD Jatim mengusung target tinggi tahun ini. Yakni, menyelesaikan 17 diantara total 25 raperda yang disusun sebagai  prolegda. Perinciannya, 13 perda inisiatif pemprov dan 12 inisiatif DPRD Jatim. Namun, target  tersebut, tampaknya, patut dipertanyakan. Sebab, setiap tahun penyelesaian perda selalu turun.

Berdasar informasi yang dihimpun jawa pos, pada  2010, 20 diantara total 27 prolegda disahkan menjadi perda. Itu merupakan catatan  yang cukup bagus. Namun, pada 2011 kinerja bagus tersebut menurun. Di antara total 31 prolegda, hanya 15 yang disahkan menjadi perda. Itu berarti kurang dari separo.

Pada 2012 hanya satu diantara delapan  prolegda  yang disahkan. Yaitu, perda tentang tugas dan fungsi pokok satpol PP. Selain itu, jumlah perda yang diselesaikan tersebut termasuk perda-perda yang “wajib” disahkan. Misalnya, perda APBD dan PABPD.

Hingga lengser pada tahun depan, anggota DPRD Jatim periode sekarang masih berutang  25 prolegda. “Kami menargetkan, setidaknya 17 raperda bisa kami selesaikan sebelum lengser,” tutur Katua Baleg DPRD Jatim Zainal Arifin.

Dia tidak bisa mengelak ketika ditanya kinerja DPRD Jatim soal pembahasan perda yang rapornya masih merah. Menurut Zainal, salah satu penyebabnya adalah mindset  yang kurang tepat  dari para kolega. “Banyak perda yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat, tapi tidak segera diselesaikan ,” terangnya.

Sejauh ini dirinya merasakan kalangan dewan masih menempatkan proses legislasi pada urutan bawah setelah anggaran dan pengawasan. Menyangkut dua hal  tersebut, anggota DPRD Jatim sangat kencang larinya. Sebab, dua hal itu dianggap  cukup basah.

Padahal, salah satu tugas utama dewan adalah memproduksi regulasi. “Regulasi kurang penting apa? Sebab, ini menjadi dasar hukum dari berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah. Jadi, saya berharap penyelesaian perda harus menjadi prioritas, baru kemudian anggaran dan pengawasan” tegasnya.

Zainal lantas mencontohkan perda tentang outsourcing yang baru disahkan. “Tak bisa langsung dilakukan karena harus menunggu sosialisasi dan pergubnya lebih dulu. Nah, karena implementasinya cukup panjang, perda seharusnya dibahas lebih dulu bukan yang lain,”tambahnya.

Selain itu, politikus Golkar tersebut memaparkan bahwa pihaknya mengusulkan agar kalangan dewan tidak mengejar kuantitas, tetapi kualitas.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved