Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Akhir Tahun, Baleg DPRD Jatim Targetkan 17 Raperda Selesai

 
01 November 2013

DPRD Jatim Online (Jumat; 01/11)

Suara Indrapura : Badan legeslatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menargetkan pada akhir 2013 mendatang atau sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai anggota DPRD Jatim dapat menyelesaikan 65 persen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi perda.

Ketua Baleg DPRD Jatim, Zainal Arifin saat di DPRD Jatim, Selasa (29/10) mengatakan dari 25 raperda setidaknya 65 persen atau 17 raperda bisa disahkan sebelum anggota dewan lengser. "Sekitar 65 persen kita harapkan bisa selesai sebelum akhir jabatan" ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian raperda juga terkendala dengan sikap anggota dewan yang kurang peduli terhadap proses penyelesaian. Kalangan dewan masih menempatkan proses legislasi pada urutan bawah setelah anggaran, dan pengawasan yang menjadi menu wajib hadir bagi kalangan dewan. "Kendala kita dalam pembahasan raperda adalah cara pikir anggota dewan yang masih menempatkapn proses legislasi pada urutan bawah "ujarnya.

Lebih lanjut, Proses legislasi sebenarnya sangat penting, karena menjadi dasar hukum bagi berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah. Bahkan menurut. Zainal, sebelum melakukan penganggaran maupun pengawasan seharusnya raperda di tuntaskan dulu, namun kenyataan sebaliknya.

Meski terkesan lambat dalam menyelesaikan raperda ini, pihak DPRD Jatim saat ini telah menyelesaikan beberapa raperda menjadi perda diantaranya perda outsourcing yang baru saja disahkan yang kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknisnya.

Misalnya pergubnya tidak ada bagaimana mungkin bisa diimplementasikan, Bagaimana para buruh nanti mendaptkan perlindungan haknya apabila buruh tersebut terkena masalah. "Nah hal-hal semacam ini dibutuhkan kerjasama yang kongkrit antara legislatife dengan eksekutif agar perda-perda ini bisa tersebarluaskan," ujarnya.

Ia menjelaskan pada tahun 2010 dari 27 program legislasi daerah atau prolegda 20 disahkan menjadi perda, sedangkan tahun 2011 dari 31 prolegda dan 15 disahkan menjadi perda. Sementara pada tahun 2012 ini dari 8 prolegda dan baru diselesaikan satu yang disahkan menjadi perda yakni perda tentang tugas dan fungsi pokok satpol PP. "Jumlah perda yang kita hasilkan lebih banyak dari dewan periode sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebenarnya dewan juga tidak perlu memaksakan banyak raperda untuk disahkan jika kwalitasnya tidak bagus, sedikit tapi berkwalitas dan menyerap aspirasi rakyat menjadi hal yang sesungguhnya harus dijalankan dewan dalam membuat raperda. "Saat ini yang banyak adalah perda yang mengambil  sesuatu dari rakyat, tetapi yang memberi sesuatu untuk mereka belum ada sama sekali" papar Zainal Arifin.

Menurut data Baleg DPRD Jatim pada 2013 ini Dari 25 raperda yang ada saat ini, 12 diantaranya berasal dari eksekutif, sisanya 13 raperda inisiatif dari kalangan legislatif, termasuk didalamnya raperda tahun sebelumnya yang tidak tuntas penyelesaiannya. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved