Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Terus Komit melindungi Kaum Cacat di Jatim

 
16 April 2013

Suara Indrapura : Kalangan DPRD Jatim terus menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat Jatim. Dan perda perda selama ini dinilai menyangkut kepentingan rakyat pun dikebut dan disetujui unutk disahkan menjadi produk hukum, termasuk tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang selama ini digodok. Senin (8/4), perda tentang Perlindungan dan pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Cacat) yang

selama ini diperjuangkan disahkan dalam sidang paripurna DPRD Jatim bersama dua perda inisiatif lainnya.

Dua perda lainnya yang ikut disahkan itu adalah perda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2002 Tentang Taman Hutan Raya R Soeryo dan perda tentang Pembentukan Perda.

“Fraksi Partai Demokrat memahami lahirnya perda ini akan menjadi taruhan komitmen kita bersama untuk selalu berpihak kepada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat dalam rangka mencapai derajat kehidupanyang lebih baik dan maju lagi, “ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov Jatim H Nur Muhyidin, S.Sos, pada sidang paripurna Agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Tiga Raperda Inisiatif, di Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, fraksinya pada tahapan selanjutnya akan melakukan pengawasan fungsional yang professional terhadap pelaksanaan dan penegakkan hokum Perda Provinsi Jatim ini. berdasarkan berbagai pandangan strategis dan tematik itu, FPD berpendapat dapat menerima perpanjangan pembahasan untuk penyempurnaan Rapreda tentang Taman Hutan Raya R Soeryo.

“Tidak saja, kami juga menrima perpanjangan Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang diinisiatif Komisi E DPRD Prov Jatim,”ujar dia.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim Islan Gatot Imbata mengatakan, pihaknya menyadari Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perda sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

“Kami menyambut baik laporan pimpinan badan legislasi daerah sebagai pembahas Raperda Pembentukan Perda,”ujarnya.

Dia menuturkan, untuk memperdalam pemahaman akan suatu Raperda, pmpinan DPRD wajib menyampaikan draf Raperda inisiatif DPRD kepada fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota dewan, tujuh hari sebelum dilakukan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan oleh pengusul. “Ini dilakukan agar seluruh fraksi maupun anggota dewan rapat mengetahui jangkauan dan materi muatan Raperda lebih dahulu sebelum adanya penjelasan pengusul,”paparnya.

Mencermati berbagai pertimbangan itu, katanya, fraksi PDIP dapat menerima Raperda pembentukan Perda untuk ditetapkan dan disahkan menjadi perda. Senada dikatakan juru bicara Fraksi PKS DPRD Provinsi Jatim, Riyadh Rosyadi mengatakan, Fraksi PKS menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan regulative dan menjadi pedoman bagi DPRD dan eksekutif pembentukan Perda di Jatim.

Tentunya, dengan adanya perbaikan perubahan, pembenahan, dan penyempurnaan terhadap Raperda ini diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja legislasi daerah, baik di DPRD maupun di eksekut.

“Tidak saja pada sisi kuantitas perda yang dihasilkan, akan tetapi juga pada aspek kualitas perda sehingga peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Jatim dapat diwujudkan secara nyata,”harapnya.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved