Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kusnadi Kritisi Draf Pembuatan Perda RPJMD

 
28 Februari 2014

DPRD Jatim Online (Jumat; 28/02)

Suara Indrapura : Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengkritisi pembutan Perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ini karena tidak ada data pembanding dari DPRD Jatim untuk mengkritisi rancangan pembangunan provinsi lima tahun tersebut. Sebaliknya, semua draf hanya berasal dari eksekutif saja.

Padahal, sebagai cikal bakal Perda, data pembanding menjadi perlu, sebagai kontrol atas program yang diusulkan oleh gubernur. “Kalau semua draf ini dari eksekutif, maka cocoknya RPJMD ini berupa Peraturan Gubernur (Pergub) bukan Perda,” kata anggota Panitia Khusus RPJMD, Kusnadi kemarin.

Mestinya, lanjut Kusnadi, draf RPJMD tersebut bahkan disusun secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, sebagaimana penyusunan Perda selama ini. Lewat proses itu, RPJMD bisa benar-benar berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Kita bisa memakai rancangan pembangunan nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan program pembangun sebelumnya sebagai acuan. Acuan ini penting sebagai  data pembanding,” ungkap Sekretaris DPD PDIP Jatim ini.

Tanpa data pembanding, sulit bagi lembaga legislatif untuk melakukan kontrol, bilamana terjadi kesalahan. “Kalau seperti ini, maka ketika ada kesalahan yang dibuat Gubernur atas program yang dijalankan, maka tidak bisa disalahkan,” tuturnya.

Satu-satunya kontrol yang bisa dilakukan pansus atas draf RPJMD tersebut adalah dengan mengikutsertakan tim ahli dalam pembahasan. “Tanpa tim ahli, mustahil pembahasan RPJMD ini bisa maksimal,” tegasnya.

Terkait waktu yang relative pendek (1 bulan), bagi Kusnadi bukan suatu masalah. Yang utama adalah keseriusan dalam melakukan pembahasan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Himawan Estu mengatakan, sesuai aturan, RPJMD memang bisa berupa Pergub maupun Perda. Namun, sesuai petunjuk Gubernur, RPJMD tersebut akhirnya diputuskan menjadi Perda. Tujuannya agar Lembaga Legislatif bisa ikut mengontrol. “Draf sudah kami sampaikan ke DPRD beberapa waktu lalu. Sekarang sudah mulai pembahasan di Pansus. Mudah-mudahan saja bisa selesai tepat waktu,” katanya.

Himawan menjelaskan, sesuai aturan paling lambat pembahasan Perda RPJMD adalah tiga bulan. Sesuai jadwal RPJMD sudah harus selesai pada Maret mendatang, lanjutnya.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved