Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Depdagri Setujui Raperda RPJMD Jatim

 
14 Maret 2014

DPRD Jatim Online (Jumat; 14/03)

Suara Indrapura : Munculnya pro dan kontra terkait aturan dan mekanisme pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2014-2019 akhirnya bisa terselesaikan. Sebab  Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Depdagri  menyetujui draf RPJMD Jatim. Selanjutnya, Pansus akan menggelar rapat untuk mensikronkan dan melakukan penyempurnaan apa yang menjadi catatan Depdagri sebelum disahkan jadi Perda.

Anggota Pansus Raperda RPJMD yang lain, Sholeh Hayat mengaku dalam konsultasi tersebut, pansus langsung ditemui oleh Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Depdagri, Hasiholan Pasaribu. Dengan didampingi tiga pejabat pendamping bahwa rancangan RPJMD Jatim sudah dikaji dan dibahas sejak masa akhir jabatan Gubernur Jatim, Soekarwo Pebruari 2014.

“Karena proses tahapan itu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 54/2010, maka Depdagri dapat memberikan persetujuan untuk dilanjutkan pembahasan,” tegas politisi asal PKB Jatim ini.

Persetujuan ini diberikan, tambah Sholeh Hayat  setelah dilakukan dengan pendapat dengan enam lembaga yang terkait. “Yang jelas dalam hasil konsultasi disebutkan jika RPJMD Jatim sudah layak disetujui dengan beberapa tambahan muatan dan koreksi perbaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansus Raperda RPJMD, M Mochtar menegaskan sesuai hasil konsultasi dengan tim Depdagri bersama Pansus yang diwakili tiga orang masing-masing dirinya, Sholeh Hayat dan Sugiono bersama Bappeprov Jatim di Jakarta (Kamis 13/3) disimpulkan jika dokumen RPJMD Jatim tidak ada masalah.

Selanjutnya, Depdagri akan segera menandatangani persetujuan untuk langsung dikirim ke Jakarta sebagai bahan pertimbangan Pansus membuat persetujuan. “Intinya RPJMD Jatim tak ada masalah. Ini setelah pihak Kementrian mendengarkan semua paparan dari Pansus Raperda RPJMD, dan memberikan penilaian jika RPJMD sudah memenuhi syarat. Meski ada sedikit item yang menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan,” tegasnya politisi asal Partai Golkar Jatim.

Bagaimana dengan tahapan selama tujuh hari kerja yang dibutuhkan oleh Depdagri untuk melakukan penilaian? Menurut Mochtar jika waktu tujuh hari kerja adalah batas maksimal. Selain itu, kondisi yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian yang lama karena mendekati Pileg, Pilpres dan semakin dekatnya dengan pembahasan APBD 2015 akhirnya diambil waktu yang singkat.

Selanjutnya, setelah surat pesertujuan dari Depdagri disetujui, maka dipastikan pada Senin (17/3) sudah dapat dilaksanakan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum (PU) fraksi. “Dan diharapkan pada 27 Maret 2014, Raperda RPJMD sudah dapat disahkan,” akunya. (Bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved