Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg Protes Biro Hukum Pemprov

 
20 Mei 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 20/05)

Suara Indrapura : Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Miras)  tidak direspon Gubernur Soekarwo. Sebab kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Hal ini akhirnya menimbulkan reaksi keras Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jatim, yang menuding Biro Hukum Pemprov Jatim tidak memberikan informasi utuh terkait kepentingan rancangan peraturan daerah tersebut pada orang nomor satu di Pemrov Jatim.

Ketua Balegda DPRD Jatim, Zainal Arifin menyampaikan sikap gubernur yang tidak merespon usulan Raperda, jelas-jelas karena putusnya informasi yang disampaikan Biro Hukum Pemprov Jatim. Sehingga kepentingan dalam amanat Perda, yaitu menjaga kenyamanan dan keamanan rakyat tidak tersampaikan secara utuh. Bahkan politisi asal Partai Golkar ini menuding adanya penolakan Raperda tentang  Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, ada kepentingan lain.

"Penolakan terhadap Perda Miras karena ada kepentingan lain. Ini karena masukannya minim, dari Biro Hukum ke Gubernur tidak utuh, akhirnya membuat sikap eksekutif berseberangan dengan dewan," ujar Zainal.

Untuk itu Zainal menegaskan, Dewan Jatim akan bersikap melalui Pandangan Fraksi yang disampaikan saat paripurna  tanggal 22 Mei mendatang. Sebab, Raperda tentang  Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol jelas-jelas memihak kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Perlu diketahui pengaturan tentang miras telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, serta beberapa provinsi lainnya.

Sementara itu, Muchtar menyampaikan, Raperda tersebut bukan bertujuan melarang. Namun berbatas pengendalian terhadap peredaran minuman keras. "Ini lebih kongkrit dan bertaji, ternyata tidak ada apresiatif," urai dia.
Bahkan pertemuan dengan jajaran Polda Jatim, Muchtar menegaskan ada respon positif. Sebab, dukungan perda ini nanti akan memperkuat kinerja lembaga hukum. "Karena, selama ini banyak supermarket menjual bebas. Kan bisa kepolisian dan Satpol PP melakukan penindakan terhadap peredaran minuman keras," tegas dia. (Bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved