Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perjuangkan Kepentingan Rakyat, Dewan Sahkan 3 Raperda Inisiatif

 
15 April 2013

Suara Indrapura : Janji para wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Jatim terus direalisasikan. Sebagai bukti, hampir 30 persen raperda yang digagas DPRD Jatim selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. termasuk tiga Raperda Inisiatif, yakni Perubahan atas Perda No 8 Tahun 2002 tentang Taman Hutan Raya R Soerjo, Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas serta


Pembentukan Perda yang dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim telah disahkan menjadi perda.

“Fraksi Partai Demokrat memahami lahirnya perda ini akan menjadi pertaruhan komitmen kita bersama untuk selalu berpihak kepada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat dalam rangka mencapai derajat kehidupan yang lebih baik dan maju lagi, “ujar Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Jatim Nur Muhyidin.

Oleh karena itu, kata dia, fraksinya pada tahapan selanjutnya akan melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum Perda Provinsi Jatim ini. berdasarkan berbagai pandangan strategis dan tematik, FPD berpendapat dapat menerima perpanjangan pembahasan untuk penyempurnaan Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 8 Tahun 2002 tentang Taman Hutan Raya R Soerjo.

“Tidak itu saja, kami juga menerima perpanjangan pembahasan untuk penyempurnaan Raperda Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang diinisiasi Komisi E DPRD Jatim. Sedang untuk  pembentukan Perda harus disesuaikan dengan kaidah akademik maupun normatif. Dengan begitu raperda ini akan mendorong perbaikan peraturan hukum bila dirumuskan secara tepat dan teliti, “ujar pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim Islan Gatot Imbata mengatakan, pihaknya menyadari Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perda sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. “Kami menyambut baik laporan pimpinan badan legislasi daerah sebagai pembahas Raperda Pembentukan Perda, “ujarnya.

Dia menuturkan, untuk memperdalam pemahaman akan suatu raperda, pimpinan DPRD wajib menyampaikan draf Raperda Inisiatif DPRD kepada fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota dewan, tujuh hari sebelum dilakukan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan oleh pengusul. Ini dilakukan agar seluruh fraksi maupun anggota dewan dapat mengetahui jangkauan dan materi muatan raperda lebih dahulu sebelum adanya penjelasan pengusul,”paparnya.

Mencermati berbagai pertimbangan itu, katanya, Fraksi PDIP dapar menerima Raperda Pembentukan Perda unutk ditetapkan dan disahkan menjadi perda. Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Prov Jatim Riyadh Rosyadi mengatakan Fraksi PKS menyetujui raperda ini untuk ditetapkan menjadi perda bari di Jatim. “Kami berharap raperda ini dapat menjadi instrument regulatif dan menjadi pedoman bagi DPRD dan eksekutif dalam pembentukan perda di Jatim yang lebih baik dan berkualitas,”tuturnya.

Dengan adanya perbaikan, perubahan, pembenahan, dan penyempurnaan terhadap raperda ini diharpkan akan dapat meningkatkan kinerja legislasi daerah, baik di DPRD maupun di eksekutif. “Tidak saja pada sisi kuantitas perda yang dihasilkan, akan tetapi juga pada aspek kualitas perda sehingga peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Jatim dapat diwujudkan secara nyata, “harapnya.

Sedang Jubir FPG  Jatim Kodrat Sunyoto mengakui jika raperda yang baru ini sudah sangat jelas dan menyeluruh  serta memenuhi berbagai norma yang berlaku. “Karena itu sudah seharusnya menjadi pedoman bersama dalam proses pembahasan raperda berikutnya,”tambahnya.

Dan yang tak kalah penting, tegasnya, bahwa penetapan perda harus segera dapai diikuti dengan penerbitan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan kepala daerah. “Yang pasti keberadaan perda harus mampu mengatur selain dapat menjadi produk hukum yang dibutuhkan unutk mengawali jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” tegas pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Sementara itu, FKB Jatim lebih mengkritis soal hubungan keterkaitan antara perda milik Provinsi Jatim dan Perda kabupaten/kota. Di sisi lain, apakah dalam proses raperda tersebut Banlegda memiliki kewengangan masuk kepala materi yang dinilai ada unsure penyimpangan dari aturan yang lebih tinggi.

“Dan yang perlu di ingat dalam batas waktu selama enam bulan setela raperda tersebut disahkan, gubernur segera membuat Pergub. Jangan sampai catatan buruk selama tiga tahun terakhir terulang kembali pada masa yang akan datang,” lanjut Jubir FKB Jatim Muzayyanah Muhannan.

Jubir FPKNU Jatim Achmad Firdaus Fibrianto menilai dalam membahas Raperda No 8 Tahun 2002 perlu dilakukan konsultasi dan dengar pendapat dengan Kementrian Kehutanan dan Kementrian Pertanian guna mendapatkan masukan mengenai penetapan daerah penyangga maupun pemanfaatan sumber daya air.

Sedang pada Raperda Disabilitas perlu dilakukan pembahsan bersama Pemprov Jatim dan konsultasi publik untuk meminta masukan dari para penyandang disabilitas. Dengan begitu diharapkan raperda tersebut pembahasannya benar-benar komprehensif. “Khusus untuk Raperda tentang Pembentukan Perda diharapkan tidak terjadi lagi kekosongan norma pembentukan perda yang diakibatkan terlalu umumnya substansi ketentuan yang ada,” tegasnya.

Dan Fraksi Partai Gerindra Jatim lewat jubirnya, Bambang Gatot Djajaparna berharap dalam menetapkan perda, DPRD maupun Pemprov Jatim harus mempertimbangkan keunggulan lokal sehingga mempunyai daya saing salam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. “Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya,“ papar Bambang.

Terpisah FPAN Jatim meminta pimpinan dewan dan pihak lain yang terkait dengan fungsi legislasi unutk selalu mencermati dan meningkatkan kinerja dalam tahapan perencanaan bagi kepentingan penyususnan sebuah perda di masa mendatang. “Dalam masalah ini pimpinan dewan harus mencermati persoalan ini serta menindaklanjutinya dengan sebuah keputusan dewan agar persoalan yang ada dapat ditangani lebih baik di masa mendatang,” tegas Jubir F. PAN Ali Mu’thi.

Sementara terkait peniadaan PA Fraksi dalam pembicaraan tingkat II, tegas Ali Mu’thi, FPAN berharap pimpinan dewan dapat mengatur lebih eksplisit dan spesifik tentang mekanisme koordinasi antara komisi pembahasan dengan fraksi dalam memberikan pendapat bagi suatu raperda.

Hal senada juga diungkapkan jubir FPPR Jatim, M. Ibrahin Adib. Menurutnya, peniadaan PA Fraksi dalam pembicaraan tingkat II bukan berarti menghilangkan peran dan kewenangan fraksi dalam mengkritisi atau memberikan masukan bagi suatu raperda. sebaliknya peran fraksi akan dikuatkan melalui mekanisme koordinasi antara komisi pembahas selaku wakil fraksi dalam mewarnai metri muatan suatu raperda.

Marcus Remiasa, Jubir Fraksi Hanura Damai Jatim menilai proses pebuatan sampai penetapan setiap perda telah berjalan dengan mekanisme yang baik. Namun, apabila di nilai dengan jujur, terlihat masih ada kelemahan dakam aspek partisipasi masyarakat serta upaya sosialisasi produk perda yang belum optimal. “Jujur Rperda ini sebenarnya sudah memiliki aspek legal secara yuridis. Namun usaha dalam melakukan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perda yang dibuat harus optimal. Rakyat sebagia subjek sekaligus objek pembangunan harus ditempatkan sebagai pihak yang penting atau sentral,” papar pria yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini. (Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved