Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Jatim Raih Predikat WTP, Penyerahan LHP BPK RI

 
18 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 18/06)

Suara Indrapura : Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk ke empat kalinya kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Jatim anggaran 2013. Penyerahan LHP BPK RI pada laporan keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun 2013,  bertujuan untuk megantisipasi kerugian negara. Untuk itu harus diungkap dalam pemeriksaan keuangan.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan Pemprov Jatim telah melakukan kedalaman terhadap pemeriksaan laporan keuangan dari tahun 2012 hingga 2013.  Ia mencontohkan, jika dahulu pemeriksaan dilakukan dari bendahara kepada pihak ketiga atau hotel dalam suatu kegiatan kemudian diberikan tanda terima maka akan dianggap selesai. Namun, pada pemeriksaan tahun 2013 ini, pemeriksaan dianggap telah selesai jika pihak ketiga atau pihak hotel selesai membayar pajak. “Jadi ada peningkatan kualitas dan pengelolaan pemeriksaan keuangan di tahun 2013. Pemeriksaan keuangan harus dilakukan mulai hulu hingga hilir, harus bersih atau clean,” tegasnya.

Contoh lainnya, peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan bisa dilihat dari perjalanan dinas menggunakan transportasi umum. Jika pada saat melakukan perjalanan dinas ke luar Jatim menggunakan pesawat dengan membeli tiket pulang dan pergi satu paket, maka pada saat kembalinya tidak menggunakan pesawat sesuai dengan yang tertera tidak boleh meminta ganti rugi kepada bendahara.

Selain itu, jika ia melakukan perjalanan dinas pada saat membeli tiket pulang dan pergi menggunakan pesawat dan pulangnya membeli tiket kereta api, tetap saja tidak boleh diganti perjalanan dinas tersebut. “Dia harus menganti tiket kepulangan yang telah dibeli dan tidak boleh mendapatkan pengembalian karena sudah ada di surat keputusan,” paparnya.

Pakde Karwo menyatakan, pemeriksaan tahun 2013 terhadap pelaporan keuangan lebih detail dan mendalam. Ini harus segera difahami karena, menjelang tahun 2015 laporan keuangan APBD harus berbasis akrual.

Untuk memperkuat pelaporan keuangan agar lebih akuntabel, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa Pemprov Jatim telah mendirikan Laboratorium Keuangan. Setiap petugas keuangan dilatih agar segala sistem pelaporan keuangan sesuai dengan e-audit dari BPK terhadap penerimaan dan belanja. “Jika dahulu pemeriksaan hanya difokuskan terhadap belanja negara, namun saat ini pemeriksaan juga dilakukan pada sektor penerimaan dan pengeluaran,”ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, agar tata kelola keuangan menjadi akuntabel, Pemprov Jatim telah memiliki rencana aksi atau Action Plan. Rencana aksi tersebut, akan diwujudkan dengan memberikan pendampingan pelatihan kepada bendaharawan di masing-masing SKPD.

Tujuan dari dilatihnya bendaharawan agar di setiap bagian atau bidang memiliki satu bendahara sehingga bisa saling cek dan kontrol khususnya dalam pengelolaan keuangan. “Jika di setiap Biro memiliki tiga bagian, maka harus dibentuk pula tiga bendaharawan dengan tujuan dapat cek dan balance sehingga bisa saling control terhadap keuangan di masing masing biro yang ada,”paparnya.

Disampaikan Soekarwo, meski  penyusunan LHP BPK  ada kekurangan dan ada temuan hasil pemeriksaan. Namun secara administrasi,pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah sebagai koreksi dan perbaikan. Dan dengan begitu, dengan begitu propinsi Jatim akan lebih baik," kata dia.

Selain Pemprov Jatim mendapat predikat WTP, pemeriksaan keuangan juga dilakukan secara serentak pada seluruah pemerintah daerah tingkat II. Dalam LHP BPK tahun 2013 ini, kabupaten/kota di Jawa Timur ada peningkatan prestasi laporan keuangan. Dimana tahun 2012 lalu, terdapat  10 Kab/Kota memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk laporan keuangan tahun 2013, terdapat 16 pemerintah kabupaten/kota mendapat WTP. Diantara Kabupaten/Kota yang mendapat predikat WTP adalah Kabupaten  Jombang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, kabupaten  Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Probolinggo, Kota Surabaya,  Kota Malang dan Kota Blitar.

Lebih jauh, Soekarwo mengatakan, Pemprov Jatim telah melakukan kedalaman terhadap pemeriksaan laporan keuangan dari tahun 2012 hingga 2013. Orang pertama di Jatim ini, mencontohkan, jika dahulu pemeriksaan dilakukan dari bendahara kepada pihak ketiga atau hotel dalam suatu kegiatan kemudian diberikan tanda terima maka akan dianggap selesai. Namun, pada pemeriksaan tahun 2013 ini, pemeriksaan dianggap telah selesai jika pihak ketiga atau pihak hotel selesai membayar pajak. “Jadi ada peningkatan kualitas dan pengelolaan pemeriksaan keuangan di tahun 2013. Pemeriksaan keuangan harus dilakukan mulai hulu hingga hilir, harus bersih atau clean,” tegasnya.

Berdasarkan kesepakatan bersama BPK RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Juni 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD se-Propinsi Jawa Timur, maka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan di Gedung DPRD Jatim dalam sidang paripurna . (Fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved