Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Nota Penjelasan Pimpinan Balegda DPRD Jatim Terkait Raperda Miras

 
23 Mei 2014

DPRD Jatim Online (Jumat; 23/05)

Suara Indrapura : Maraknya korban minuman keras di Jawa Timur beberapa tahun terakhir membuat DPRD Jatim mengusulkan pegendalian terhadap peredaran miras. Upaya ini mencegah timbulnya korban-korban baru, karena selama ini peredaran  miras sudah tidak lagi dibendung. Sepuluh Fraksi di DPRD Jatim berharap agar rancangan pengendalian peredaran miras bisa menjadi peraturan daerah.

Inisiatif tersebut bermula dari sejumlah fakta yang terjadi di Jatim pada akhir tahun 2013 hingga Maret 2014. Dimana dampak peredaran mihol yang sangat tinggi hingga ke desa-desa Jawa Timur cukup meresahkan. Ditambah lagi jatuhnya korban tewas akibat miras oplosan yang menjadi isu nasional. Berdasarkan data polda Jatim, selama kurun waktu September 2013 sampai April 2014, minuman beralkohol sudah menewaskan 49 orang. Termasuk 9 orang meninggal  dunia di kota Malang tanggal 19 April 2014 setelah menggelar pesta miras. Jumlah korban ini, belum termasuk warga Jawa Timur yang dirawat di rumah sakit. Karena dampak minuman berbahaya tersebut.

Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Jatim, Zainal Arifin menyampaikan dalam nota penjelasan  pimpinan Balegda DPRD Jatim, sebagai bagian upaya melindungi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyelenggarakan ketertiban  umum dan ketentraman masyarakat. “Karena kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum menjadi wilayah pemerintah daerah oleh undang-undang  pemerintah daerah,” terang Zainal Arifin.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan implementasi dari kewajiban negara melalui pemerintah daerah dalam melindungi warganya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki hak otonomi untuk mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maka sudah seharusnya Pemprov Jatim membentuk Perda untuk pengendalian dan mengawasi peredaran mihol. Sebagaimana UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Berbagai peristiwa munculnya penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jatim. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan, karena mengandung zat yang membahayakan kesehatan manusia.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved