Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Lanjutkan Pembahasan Raperda Miras

 
19 Mei 2014

DPRD Jatim Online (Senin; 19/05)

Suara Indrapura : Maraknya korban minuman keras (miras) di Jawa Timur beberapa tahun terakhir membuat DPRD Jatim mengusulkan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol. Upaya ini mencegah timbulnya korban-korban baru, karena selama ini peredaran minuman beralkohol sudah tidak mampu lagi dibendung. Sepuluh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar Rancangan Pendapatan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
(Mihol) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Paripurna DPRD Jatim, Kamis (22/5/2014) dilanjutkan.

Inisiatif tersebut bermula dari sejumlah fakta yang terjadi di Jawa Timur pada akhir tahun 2013 hingga Maret 2014. Dimana dampak peredaran minuman beralkohol yang semakin tinggi hingga ke desa-desa di Jawa Timur cukup meresahkan. Ditambah lagi jatuhnya korban tewas akibat minuman keras oplosan yang menjadi isu nasional. Berdasarkan data Polda Jatim, selama kurun waktu September 2013 sampai April 2014, minuman beralkohol sudah menewaskan 49 orang, termasuk 9 orang meninggal dunia di Kota Malang tanggal 19 April 2014 setelah menggelar pesta minuman keras. Jumlah korban meninggal ini, belum termasuk warga Jawa Timur yang dirawat di rumah sakit, karena dampak minuman berbahaya tersebut.

Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Jatim, Zainal Arifin menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Jawa Timur. Dalam nota penjelasan pimpinan Balegda DPRD Jatim, politisi asal Fraksi Partai Golkar ini, menyampaikan sebagai bagian upaya melindungi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. “Karena kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum menjadi wilayah pemerintah daerah oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah,” terang Zainal Arifin.

Lanjut Zainal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan implementasi dari kewajiban negara melalui pemerintah daerah dalam melindungi warganya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai Daerah yang memiliki hak otonomi untuk mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maka sudah seharusnya Pemprov Jatim membentuk Perda untuk pengendalaian dan mengawasi peredaran minuman beralkohol.  Sebagaimana UU 32.2004 tentang otonomi daerah.

Berbagai peristiwa munculnya penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan kententraman masyarakat di Jawa Timur.  “Jika pemerintah daerah tidak segera merumuskan kebijakan dalam menanggulangi pengendalian peredaran minuman beralkohol, maka potensi terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jatim. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan karena mengansung zat yang membahayakan kesehatan manusia,” urai Zainal.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved