Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda Pembentukan Peraturan Daerah Disahkan

 
15 April 2013

Suara Indrapura : Sepuluh fraksi di DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim akhirnya meresmikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Peraturan Daerah disahkan sebagai Perda dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (8/4).

Penetapan dan disahkannya Raperda menjadi Perda ditandai dengan pendatangan produk hukum oleh pimpinan DPRD Jatim da Gubernur Jatim Soekarwo.

Islan Gatot Imbata, anggota Fraksi PDIP menyampaikan Perda Pemprov Jatim Nomor 2/2011 tentang Peraturan Daerah sudah tidak layak lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Sebab pembentukan perda secara prinsip dan teknis penting unutk memberikan koridor hukum pembentukan regulasi daerah Jawa Timur, yang secara operasional belum diatur dalam Undang-Undang No 12/2011 maupun Permendagri No 53/2011.

“Kami memberikan dukungan atas upaya kepentingan rakyat termasuk dalam kepentingan kerja hukum yang tepat melalui Raperda,” terang Islan.

Islan menyampaikan hal yang terpenting dan mendapatkan penekanan adalah peniadaan tahapan pandangan Akhir (PA) Fraksi di tingkat II bukan berarti akan menghilangkan peran dan kewenagan fraksi dalam mengkritisi Rancangan Perda. “Peran fraksi nantinya akan dikuatkan melalui mekanisme koordinasi antara komisi pembahas dengan anggota komisi pembahas selaku wakil fraksi. Dengan begitu pendapat tersebut merupakan bagian laporan pimpinan komisi/gabungan komisi/panitia khusus atau balegda pembahas Raperda dalam pembicaraan tingkat II, jelas lebih efektif dibanding penyampaian PA Fraksi pada hari yang sama dengan waktu penetapan satu Raperda menjadi Peraturan Daerah,” terang Islan.

Lanjut Islan, mekanisme koordinasi antara komisi pembahas dengan fraksi dalam pemberian pendapat bagi suatu Raperda, akan diaur dalam Peraturan DPRD yang baru. “Di sini peran Balegda juga mendapat porsi penting dalam proses pembentukan Perda,” tandasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dengan jubir Nur Muhyidin menegaskan pembentukan Raperda mengenai Pembentukan Perda membutuhkan pertimbangan yang mendasar dan perumusan tepat secara akademik maupun politik pemerintahan. “Sebab produk hukum yang keluar dari tindakan parlemen sangan menentukan arah perilaku public, sehingga pembuatan norma hukum yang benar sangatlah diwajibkan,” urai dia.

Fraksi Partai Demokrat sangat menghargai prakarsa sesuai dengan kaidah akademik maupun normative serta kebutuhan yang sudah diatur. “Raperda demikian akan mendorong perbaikan pembentukan pengaturan hukum apabila dirumuskan secara tepat dan teliti,” tegas Nur Muhyidin.

Lanjut Muhyidin, Raperda pembentukan Perda merupakan bentuk perbaikan substansial terhadap Perda Nomor 2/2011 untuk disesuaikan atau diselaraskan dengan Undang-Undang No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Raperda Pembentukan perda ini, memberikan koreksi dengan merevisi substansi yang tepat menurut UU 12/2011,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Marcus Remiasa anggota Fraksi Partai Hanura Damai menegaskan dengan Perda tentang Pembentukan Peraturan daerah, akan memperjelas mekanisme tahapn pembentukan dan teknik penyusunan peraturan daerah yang makin jelas.

Sementara, Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (P2R) yang disampaikan Muchamas Ibrahim Adin menyampaikan ketentuan UU 12/2011 memerintahkan DPRD untuk mengatur beberapa proses pembentukan Perda. Oleh karena, pembemtukan Perda dalam tatib dipastikan sudah tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perlu lex specialis dari tata tertib dalam pembentukan proses pembentukan Perda atau dengan cara mengubah tatib itu sendiri. (Fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved