Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Achmad Nawardi Pahami Kinerja Legislatif dan Eksekutif

 
03 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Selasa;  03/06)

Suara Indrapura : Pengalaman merupakan guru yang berharga. Peribahasa ini setidaknya mengilhami anggota DPRD Jatim dari PKB, Achmad Nawardi. Berangkat dari masyarakat biasa, menjadi wartawan hingga anggota dewan ternyata banyak liku-liku yang dihadapinya. Bahkan pihaknya kini mengetahui secara detail jeroan dewan khususnya terkait kebijakan penyusunan anggaran.

Apalagi, tambah pria asli Sampang  6 Maret 1974 ini sebagai anggota dewan yang sempat berpindah anggota Alat Kelengkapan Dewan sampai tiga kali, dimulai dari Komisi D, E hingga banyak pengalaman yang diterima. Dimana setiap Komisi memiliki kebijakan sendiri-sendiri. “Tapi yang pasti untuk kekompakan semua Komisi sangat kompak.  Tapi lebih dari itu dalam mengambil kebijakan antar Komisi sangat berbeda, dan ini dinamika terutama kebijakan anggaran,” tegas alumnus IAIN Sunan Ampel yang kini berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

DPRD Jatim secara aturan, selama ini berbeda jauh dengan DPR RI. Dimana DPRD Jatim sangat lemah jika harus berhadapan dengan SKPD. “Jujur saja selama lima tahun, hampir semua SKPD  tidak pernah menyerahkan laporan penggunaan anggaran ke dewan, meski telah diminta berkali-kali. Seharusnya tanpa harus diminta, mereka menyerahkan. Akibatnya, ketika dewan dihadapkan pada pembahasan APBD, kita terkesan lolak-lolok. Ini karena tidak tahu persis program yang dimiliki oleh SKPD berikut anggaran yang dibutuhkan,” papar pria yang kini akan duduk di DPD RI.

Itulah, kelemahan dewan soal anggaran. Kondisi ini diperparah dengan sikap SKPD yang menjadikan dewan tak lebih sebagai kepala dinas, bukan lagi mitra kerja. “Karena itu, dewan ke depan harus berani melakukan pengawasan. Diantaranya dengan memperketat fungsinya sebagai pengawasan anggaran dan legislasi.”

Dalam pembuatan Perda ada hak-hak inisiatif yang harus dilakukan. Namun sayangnya setiap anggota dewan tidak memiliki staf ahli. Akibatnya ketika membuat Perda inisitaif sering kedodoran, mengingat tak mungkin dewan memiliki keahlian dalam semua bidang. “Memang kedepannya harus ada kebijakan seperti yang dilakukan DPR RI. Dimana setiap anggota dewan memiliki staf ahli,” tambahnya dengan mimik serius. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved