Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Enjoy Menikmati Kursi Komisi A DPRD Jatim

 
09 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Senin;  09/06)

Suara Indrapura : Memiliki background sebagai orang hukum, membuat posisinya di Komisi D sangat tidak cocok bagi Soeharto. Ini karena, Komisi D lebih condong pada bidang pembangunan.  Tak heran pria alumnus Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya yang dalam S2 meraih cumlaude di bidang hukum ini meminta untuk kembali ke Komisi A. “Saat saya ditempatkan di Komisi D banyak sekali yang saya pelajari terkait pembangunan di Jatim. Namun ketika saya dikembalikan di Komisi A, saya sangat senang,” tambah pria asli Tulungagung 28 September 1947.

Memiliki pengalaman selama 18 tahun sebagai Kepala Kepegawaian, dirinya banyak melihat permasalahan yang terjadi. Dimana saat terjadi unjuk rasa besar-besaran oleh  Honorer Daerah (Honda) pada tahun 2009, dirinya sempat berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan dan Reformasi). Hingga akhirnya permasalahan itu pun tuntas.

“Dan peristiwa tersebut terjadi kembali pada Honda-K2 yang memiliki masa kerja selama 10 tahun dan menuntut untuk diangkat sebagai PNS ternyata bermasalah. Ini karena rekrutmen yang dilakukan tidak mengedepankan proses profesionalisme dan keahlian. Tak heran ketika di test merekapun tidak bisa apa-apa. Hal inilah yang membebani keuangan negara,” tambah kakak empat cucu ini.

Terkait dengan produk hukum tentang pelayanan publik, menurut Soeharto banyak para pelayan masyarakat yang tidak konsisten. Dicontohkannya dalam pengurusan KTP justru lebih cepat kalau diurus oleh calo ketimbang di loket-loket dalam Unit Pelayanan Satu Atap (UPT). Ini karena orang luar bisa berhubungan dengan orang di dalam loket atau langsung ke dinasnya.  Akibatnya, banyak terjadi  ‘main mata’ yang mengakibatkan proses pembuatan KTP di beberapa wilayah di Jatim membutuhkan waktu berbulan-bulan.

“Beda dengan di daerah Jembrana Bali. Dimana disana masyarakat cukup mendapatkan kepastian di pegawai yang ada di loket. Mulai dari waktu selesai hingga anggaran yang dibutuhkan. Dan tak lama-lama cukup dua hari KTP sudah jadi. Karena itulah sudah saatnya Jatim meniru, ini semua dalam sistem pelayanan kepada masyarakat,” tegas pria yang memiliki hobby memancing ini.

Kedepannya, seorang pejabat harus benar-benar memiliki dedikasi yang tinggi, loyalitas dan bisa bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarat.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved