Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

F-PDIP DPRD Jatim, Sekolah Tidak Boleh Pungut Daftar Ulang

 
23 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Senin;  23/06)

Suara Indrapura : Kemungkinan ancaman putus sekolah lebih besar pada akhir bulan Juni. Merupakan saatnya orang tua menghadapi kenaikan kelas anaknya dan PPDB tahun ajaran 2014-2015. Dimana masih banyak sekolah yang memungut biaya daftar ulang. Untuk itu F-PDIP DPRD Jatim mengingatkan  Pemprov melalui Dinas Pendidikan  agar pihak sekolah jangan memungut biaya daftar ulang. Karena seluruh biaya PPDB dan daftar ulang telah ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN.

H. Saleh Ismail Mukadar, SH  wakil rakyat Jatim asal Fraksi PDIP menegaskan, terhadap PPDB dan daftar ulang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010. Pada prinsipnya seluruh peraturan PPDB harus berdasar pasal 82 ayat (1) yakni “Penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.”

Selain itu terkait rayonisasi Saleh menandaskan, masih juga banyak orang tua murid merasa kesulitan. Memang PP No.17 Tahun 2010 Pasal 70 ayat (2) mengatur rayonisasi. Tetapi kriteria tersebut hanya untuk jenjang SD/MI. Bahkan kriteria rayon (kedekatan tempat tinggal) merupakan kriteria terakhir, yakni setelah hasil test kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Itu pun diberlakukan jika daya tampung melebihi kapasitas pendaftar.

Akan tetapi, menurut Saleh Mukadar, Pemerintah Kabupaten/Kota menempatkan kriteria kedekatan tempat tinggal menjadi pertimbangan utama. Padahal kebijakan tersebut sangat merugikan orang tua murid, sebab secara faktual banyak warga Surabaya memiki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat KTP/KSK. Banyak orang tua murid memilih kontrak sewa rumah mendekati pekerjaan tanpa pindah KTP/KSK. Sehingga kebijakan tersebut diatas jelas nyata menyalahi regulasi yang lebih tinggi. Karena itu sepatutnya dibatalkan dan disesuaikan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas serta PP No 17 tahun 2010. Tegas Saleh yang juga duduk di Komisi E DPRD Jatim bidang pendidikan ini. (rofik) 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved