Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi Partai Demokrat Pahami Kekhawatiran Gubernur

 
09 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Senin; 09/06)

Suara Indrapura :  Raperda inisiatif DPRD Jatim tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol perlu terus dilanjutkan  pembahasanya hingga menjadi Perda Provinsi Jatim. Fraksi Demokrat memahami akan kekhawatiran Gubernur terhadap Raperda tersebut menjadi macan kertas.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara H. Hery Prasetyo, S.Pd menyatakan, secara tematik memberikan apresiatif kepada Badan Legislasi yang mengajukan Raperda Minuman Beralkohol. Adapun mengenai isi dan penulisan norma hukum masih perlu terus disempurnakan dalam rapat-rapat kelengkapan dewan. Pembahasanya juga perlu dilakukan bersama eksekutif, dengan panduan pendapat Gubernur yang disampaikan kepada dewan.

Sebagaimana pendapat Gubernur Jatim (16/05/2014) terhadap Rancangan Perda yang memuat pesan, “kiranya belum dapat diteruskan pembahasannya karena bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim dan dikhawatirkan hanya akan menjadi aturan di atas kertas semata tanpa dapat dilaksanakan.” Hery menyatakan, pendapat Gubernur sesungguhnya didasarkan pada naskah akademik Raperda dimaksud, sekaligus nota penjelasannya.

Dalam Nota penjelasan sebelumnya, Badan Legislasi menyinggung bahwa putusan perkara No42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 oleh Mahkamah RI.  Klarifikasi minuman keras yang memuat norma, yang dipisahkan ke dalam beberapa golongan pada Pasal 3 Perpres No.74 tahun 2013. Peredaran mihol dalam pasal ini diatur tentang lokasi peredaran atau penjualan mihol. Larangan  peredaran pada tempat tertentu,  larangan konsumsi minuman beralkohol jenis tertentu, label edar, penjualan, penyimpanan, dan tata cara peredaran minuman beralkohol.

Sementara mihol produksi tradisional, ketentuan ini ialah untuk mengatur keberadaan mihol tradisional yang biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pengobatan tradisional. Maka dalam pasal ini diatur ketentuan mengenai perizinan mihol tradisional, standart mutu, syarat dan kriteria serta peredaran mihol tradisonal, pengaturan tersebut bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan mihol tradisional.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved