Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Wajib Menjamin Asas Keadilan Dalam Pendidikan

 
23 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Senin;  23/06)

Suara Indrapura : Dalam Raperda tentang penyelenggaraan sistem pendidikan, nantinya bisa mengatur pengayaan produk pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Disesuaikan dengan kebutuhan Jatim dengan keunggulan daerah yang berdasarkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) maupun seni dan budaya.

Menurut Dra. Hj. Sumiati, MM anggota dewan Jatim asal F-PDIP menyatakan, dalam Raperda ini memang diperlukan agar implementasinya bisa terukur dengan target waktu tertentu. Misalnya permaslahan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, asas keadilan dalam pendidikan juga wajib dijamin dalam Raperda Penyelenggaraan Sistem Pendidikan, yaitu khusus terhadap peserta didik pada lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Terang Sumiati saat ditemui di ruang Fraksi.

Saat ini perlu diketahui bahwa kandungan kurikulum pembelajaran di madrasah, yang meliputi pendidikan ilmu keagamaan dengan porsi sekitar 40 persen. Sehingga pengajaran bidang non keagamaan memperoleh porsi sebesar 60 persen. Sementara itu pada sisi lain, materi soal ujian akhir secara nasional disamakan denngan sekolah umum sederajat, tandasnya

Sumiati melihat dengan mata kepala sendiri, betapa kegelisahan orang tua dan penyelenggaran pendidikan madrasah. Bahwa kompetensi peserta didik di madrasah secara logisnya memang dibawah peserta didik pada sekolah umum. Namun secara kasuistis terdapat beberapa lembaga madrasah nyata-nyata memiliki mompetensi akademis yang jauh lebih unggul dibanding sekolah negeri maupun sekolah favorit lainnya.

Maka itu Sumiati berharap, agar Reperda ini nantinya diberi bantuan intensifikasi belajar untuk peserta didik pada lembaga pendidikan madrasah. Karena masyarakat mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi peserta didik melalui program bantuan intensifikasi belajar. Terutama terhadap mata pelajaran yang tercantum dalam Ujian Akhir Nasional (UNAS). Sehingga Raperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ini nantinya benar-benar asas keadilan dalam pendidikan bisa terbukti, tukasnya. (rofik)

      

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved