Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tinjau Kembali Sertifikat Kepemilikan Pulau Galang

 
23 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Senin; 23/06)

Suara Indrapura : Polemik menyangkut status kepemilikan tanah timbul di muara Sungai Lamong atau lebih dikenal dengan sebutan Pulau Galang antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik yang difasilitasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim,  mulai menemukan titik terang. Hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dinyatakan bahwa lahan sengketa itu masih tetap berstatus quo dan dikelola oleh Pemprov Jatim sebagaimana surat Mendagri No.590/1267/SJ Tanggal 27 Mei 2004 perihal penyelesaian masalah timbul di muara Sungai Lamong.

Pernyataan itu disampaikan ketua Pansus Pulau Galang DPRD Jatim, Sholeh Hayat usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (23/6) ini. "Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum telah menjawab surat Gubernur Jatim No.136/21696/011/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal penyelesaian tanah timbul di muara Sungai Lamong antara Kota Surabaya dengan Kabuaten Gresik, dengan menerbitkan surat Mendagri No.590/227/PUM tanggal 18 Juni 2014," ujar politisi asal FKB DPRD Jatim

Dalam surat jawaban itu, kata Sholeh Hayat, Pemprov Jatim juga diminta segera melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian status quo atas Pulau Galang dengan cara mengkaji kembali berbagai peraturan perundang-undangan dan data pendukung mengenai sejarah, kondisi dan letak geografis tanah timbul di muara Sungai Lamong antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik.

Kemudian menfasilitasi pertemuan antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik terkait penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut terhadap tanah timbul di muara Sungai Lamong, serta melaporkan hasil langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud kepada Mendagri melalui  Dirjen Pemerintahan Umum sebagai upaya mendukung pelaksanaan tertib wilayah administrasi pemerintahan.

"Selama batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut terhadap tanah timbul di muara Sungai Lamong antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik belum disepakati, maka status quo dinyatakan tetap berlaku. Artinya tanggung jawab terhadap pengelolaantanah timbul di muara Sungai Lamong tetap menjaga kelangsungan konservasi dalam rangka kelestarian lingkungan," beber politisi asal Sidoarjo.

Diakui Sholeh, jika mengacu pada data milik pemerintah pusat yang ada di Bogor status kepemilikan atas tanah timbul di muara Sungai Lamong itu 80 persen posisinya berada di wilayah Kota Surabaya. Sehingga kalau Pemkab Gresik menfasilitasi jual beli lahan tersebut bahkan BPN Gresik berani mengeluarkan sertifikat itu adalah sebuah kekeliruan. "Makanya Pansus akan menfasilitasi agar ada tertib wilayah administasi pemerintahan," dalih politisi PKB.  (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved