Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perjuangkan Kepentingan Rakyat

 
26 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Kamis; 26/06)

Suara Indrapura : Selama menjadi wakil rakyat, Saut Marisi Siahaan bersama teman-teman di Komisi A (Pemerintahan) DPRD Jatim telah banyak memperjuangkan kepentingan rakyat Jatim. Mulai dari soal tanah di Malang, yang akhirnya dimenangkan masyarakat dan mereka sekarang bisa menggarap lahan tersebut sampai pada dihapuskannya denda bagi masyarakat yang terlambat mengurus akte kelahiran.

Ditambahkan pria yang lahir di Pematang Siantar, 26 juni 1953 ini jika sebagai anggota DPRD Jatim, menemui konstituen di daerah pemilihan menjadi wajib hukumnya. Karenanya dalam setiap satu bulan sekali ketika tidak ada pembahasan di dewan, pihaknya selalu meluangkan waktu untuk bertemu dengan para konstituen. Diantaranya melakukan sosilalisasi Perda yang sudah digagas Komisi A diantaranya Perda tentang pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan publik. “Dalam setiap reses kami selallu bertemu dengan masyarakat. Dari situ kami meminta masukan program pemerintah apa saja yang belum mengena. Termasuk sosialisasi tentang Perda yang digagas Komisi A,” tambahnya.

Selain itu,  dari berbagai kelompok masyarakat (pomas) minta diperhatikan khususnya jalan masuk desa, irigasi pertanian dan bantuan pupuk. “Khusus bantuan pupuk biasanya terjadi saat musim tanam. Dimana bantuan pupuk memang agak langka,” tegasnya.

Disisi lain terkait pembentukan koperasi di desa untuk bantuan permodalan bagi mereka. “Dan untuk satu ini Pemprov sudah menyiapkan kebijakan berupa bantuan modal lewat bank UMKM,” tandasnya.

Sedang untuk pelayanan publik, lebih mengacu pada dikabulkannya gugatan Komisi A DPRD Jatim oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dihapuskannya denda administrasi dalam pembuatan akte kelahiran yang terlambat, ternyata belum diketahui masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Karenanya, Anggota Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) III yang meliputi Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi memiliki kewajiban untuk mensosialisasikannya. 

Menurut pria yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim jika sosialisasi tersebut penting, mengingat selama ini masyarakat merasa diberatkan dengan aturan tersebut. Apalagi dendanya tidak main-main, antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Belum lagi penetapannya harus melalui Pengadilan Negeri (PN).

“Jujur mereka sangat keberatan atas aturan tersebut.Tak heran karena terkendala mengurus dokumen negara tersebut, banyak masyarakat khususnya di pedesaan malas menyekolahkan anaknya. Dan kami sebagai wakil rakyat terutama Komisi A yang menggagas gugatan tersebut dan berhasil wajib kiranya menyosialisasikan ke masyarakat,” tambahnya.

Selain soal akte kelahiran, pria yang hobby menyanyi dan olahraga ini juga mensosialisasikan soal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Ini penting agar mereka mengetahui jika dilindungi oleh hukum. Karenanya bagi warga yang tidak mampu sedang berurusan dengan hukum, diarahkan untuk minta bantuan ke Pemprov Jatim. “Jelas dalam UU jika setiap warga negara mendapat perlindungan hukum. Termasuk dasar dewan membuat Perda ini semata-mata untuk melindungi masyarakat miskin yang
selama ini ditempatkan di tempat yang kalah,” tegasnya kemudian.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved