Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pandangan Umum Fraksi Kritisi LPJ APBD

 
27 Juni 2014

DPRD Jatim Online (Jumat; 27/06)

Suara Indrapura : Kendati telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, kinerja pengelolaan APBD Jatim sepanjang 2013 terus disorot kalangan dewan. Mereka memberikan catatan tentang sejumlah hal yang bisa diintensifkan  berikut  tata tertib pengelolaan kauangan yang baru. Semua tergambar dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi kemarin.

Ketua Fraksi Hanura Damai, Kuswanto memberikan catatan di sejumlah hal. “Ada beberapa hal yang yang bisa diintesifkan dan ditingkatkan. misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kaitannya dengan program pembangunan insfratuktur jalan,” ucapnya.

Menurut dia, alangkah baiknya bila tingginya angka PKB berbanding lurus dengan kondisi jalan di Jawa Timur. “Dari pantauan kami, sejumlah ruas jalan, terutama di kawasan pantura memerlukan perbaikan. Ini masih beruntung, lebaran tidak dalam musim hujan” ungkapnya.

Sebab, begitu curah hujan tinggi, kondisi jalanan di pantura terutama perbatasan Jatim Tengah akan langsung rusak berat. Tapi, secara umum Kuswanto menghargai kinerja keuangan Jatim dalam setahun terakhir.

Sementara itu Fraksi PKB Jatim, H. Khoirudin S. mengatakan, ke depan tim anggaran Pemporv Jatim agar lebih cermat dan rasional dalam proses perencanaan APBD 2014. “Kami minta adanya realisasi belanja  yang berakitan langsung dengan masyarakat, dan meminimalisir belanja yang tidak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkanya, laporan keuangan pada dasarnya merupakan pernyataan dari pihak menejemen pemerintah daerah. Dimana menginformasikan kepada pihak lain tentang kondisi keuangan pemerintah daerah, kepada para pemangku kepentingan yakni masyarakat dan DPRD. “Maka itu ke depan dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah harus memiliki pedoman standart akuntansi pemerintah (SAP). Ini merupakan amanah perundang-undangan yang harus dilaksanakan,” paparnya.

Gubernur Jatim, Soekarwo menegaskan, bahwa pihaknya memang tengah melakukan semacam reformasi pengelolaan keuangan. “Karena itu, kami sampai membangun laboratorium pengeloalaan keuangan(LPK). Sistem itu akan disinkronkan dengan BPK. Sehingga SDM di bidang keuangan bisa langsung belajar membuat laporan  keuangan berdasar sistem akrual,” jelas pak Karwo.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved