Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Garap Perda Mihol Badan Legislatif Jatim Sambangi DPRD Nganjuk

 
08 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Selasa; 08/07)

Suara Indrapura : Agenda Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Banleg (Badan Legislatif) DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (7/7) ke DPRD Kab. Nganjuk tak lain ialah ingin mendapat kesempurnaan Raperda Minuman Berakohol yang tengah digagas DPRD Jatim.

Kabupaten Nganjuk yang dikenal memiliki kesenian daerah asli tarian Tayubnya. Kegiatan tarian tradisionaltersebut kerap disertai jamuan minum-minuman keras saat acara berlangsung. Namun demikian Raperda Mihol (Minuman Berakohol) yang ingin digagas oleh DPRD Provinsi itu ternyata punya hubungan dengan  Raperda Retribusi Perizinan tertentu yang ada di DPRD Nganjuk. Dimana isinya menyangkut izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman berakohol, dan terkait izin gangguan keamanan. Namun terkait pengendalian Mihol di Nganjuk cenderung belum memiliki.

Mizan Kasubag Perundang-Undangan DPRD Nganjuk, menyampaikan bahwa peredaran minuman berakohol secara tradisional di daerah Nganjuk, cukup dikawatirkan. “Pernah dilakukan razia di Guyangan ditemukan sejumlah Arak Jowo. Asal mulanya dari oplosan dari home industri yang tidak memiliki izin usaha, utamanya di daerah pinggiran kota seperti di Ngluyu, Ngetos ada warung remang-remang yang menjual minuman keras tradisional.” ungkapnya.

Lewat pertemuan bersama DPRD Nganjuk salah satu anggota Banleg Jatim asal Fraksi Partai Demokrat, Subroto Kalim menambahkan, “Akibat suka minum-minuman keras si pemabuk, tentunya bisa mengakibatkan kematian dan perkelahian antara kelompok tertentu. Kendati demikian di daerah Tuban yang dikenal pusat pembuatan minuman alkohol yang tersebar di Jatim, menariknya di sana minuman itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Anehnya yang memakan korban di daerah Surabaya, Mojokerto.  Padahal di Tuban pusat distribusi mihol ada di sana, ini sungguh memprihatinkan.”   Lanjutnya

Senada dengan itu anggota Banleg Jatim lainnya, Muchtar politisi asal Golkar menambahkan, Badan Legislasi DPRD Provinsi dapat tugas membahas Raperda Pengendalian Pengawasan Minuman Berakohol awalnya inisiatif dewan berangkat dari banyaknya korban meninggal dunia yang disebabkan oleh minuman berakohol di berbagai daerah. Kini masalah Perda Mihol berbenturan dengan payung hukumnya bagi provinsi, yang tidak cukup kuat untuk mengatur untuk mengawasi dan mengendalikan, karena Perpres (Peraturan Presiden) hanya berlaku di DKI dan Kab/Kota. Muchtar meminta agar kabupaten memiliki Perda Mihol seperti yang ada di provinsi, tetapi muatannya disesuaikan yang ada di daerah.

Lebih lanjut dirinya lebih mengkritisi Perda Retribusi Kab.Nganjuk, yang dimiliki sejak tahun 1999 tersebut. Menurutnya  isinya tentu tidak mengatur semata-mata terkait masalah retribusi, namun isinya lebih tertuju pada masalah parkir kendaraan dan tempat penjualan, yang harapannya tentu ingin dapat masukan PAD Kabupaten dari sisi retribusi. Sedangkan Perda Mihol Provinsi Jawa Timur, lebih menekan peredaran dan penggunaan mihol, “tidak boleh setiap orang membeli produk mihol di daerah tertentu, tidak boleh produksi oplosan yang dibuat/diracik, kadar alkoholnya di ukur oleh BPPOM tidak boleh melebihi ketentuan, dengan begitu maka kuantitas ketebalan alkoholnya, beredarnya, cara meminumnya, itu diatur oleh Perda mihol.” Katanya 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved