Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

PA F-PDIP : Jatim Dapat Predikat WTP Mestinya Tanpa “Paragraf Penjelasan”

 
08 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Selasa; 08/07)

Suara Indrapura : Sudah waktunya Jawa Timur mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa harus disertai dengan “Paragraf Penjelasan”. Hal ini terungkap dalam Pandangan Akhir Fraksi PDIP DPRD Jatim terhadap Pertanggungjawaban APBD  Gubernur Soekarwo tahun anggaran 2013, Senin (7/7).

Dr. Hj. Sumiati, M.Si. selaku juru bicara mengatakan, berbagai catatan dan paragraf penjelasan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai laporan keuangan tersebut telah menjadi perhatian bagi Fraksi PDIP. Sesungguhnya berbagai koreksi akuntabilitas oleh BPK ada yang direspons positif, akan tetapi ada pula SKPD yang enggan memperbaiki laporannya. Hal ini karena SKPD tersebut lebih mempertahankan gengsi atas hasil kinerjanya.

Selanjutnya untuk mencegah malfungsi administrasi keuangan, F-PDIP merekomendasikan agar ada sanksi disiplin yang tegas terhadap pejabat pengelolah keuangan SKPD yang tidak tertib dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini untuk mencegah terjadinya keteledoran seperti kurangnya bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, serta adanya selisih antara bukti transfer pembayaran dengan pembiayaan riil. “Sanksi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebangpilih,” tegas Sumiati.

Hingga kini, Sumiati menjelaskan bahwa pemerintah belum pernah melaporkan kepada DPRD Jatim tentang adanya berita acara stock opname (pemeriksaan fisik) maupun cash opname (pemeriksaan kas), khusunya tentang aset berupa tanah dan bangunan. Menurut F-PDIP mungkin bisa saja Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki bukti otentik, akan tetapi dipastikan bahwa dokumen kepemilikan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Maka itu sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat penilaian terkait penggunaaan anggaran dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa harus disertai dengan “paragraf penjelasan”. Jika semua SKPD mematuhi aturan yang berlaku dan tidak harus mempertahankan gengsi atas hasil kinerjanya dalam koreksi akuntabilitas oleh BPK. (rofik)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved