Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Optimalisasi Pencapaian Pembangunan, Kontrol Peredaran Mihol

 
23 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 23/07)

Suara Indrapura : Dalam pendapat akhir Fraksi Hanura Damai terhadap Perda Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol mengatakan, bahwa alkohol dalam masyarakat Indonesia disebut sebagai minuman keras (Miras) adalah jenis Napza dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli kadar alkohol didalamnya, sebagai negara yang mayoritas beragama islam bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa jika setetes alkohol dalam minuman hukumnya sudah haram, terang Ir. M. Syamsul Arifin saat Rapat Paripurna.

Menurut Fraksi Hanura Damai DPRD Jatim, keberadaan Perda Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sebuah aturan yang dibuat harus dapat berfungsi untuk memperbaiki keadaan dan memberikan kontribusi pada optimalisasi pencapaian pembangunan, dan keberadaan Perda ini telah memenuhi hirarki perudangan yang mana mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Dalam konsideran, masih papar Syamsul Arifin, disebutkan bahwa tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan ,peredaran dan penjualan minuman berakohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan,ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalagunaan minuman berakohol,” tandasnya.

Maka itu Fraksi Hanura Damai tetap sependapat dan mendukung tujuh point yang dikemukakan Balegda DPRD Jatim sebagai alasan yang kuat untuk dibentuknya Perda ini, yang mana dalam pengaturan mengenai pengetatan terhadap penjualan dan pembelian minuman beralkohol baik langsung dan pengecer harus memiliki syarat pengajuan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB) serta syarat pengajuan permohonan rekomendasi dari Gubernur bagi Distributor dan Sub-Distributor untuk memperoleh SIUP-MB dari menteri Perdagangan sehingga diharapkan keberadaan Perda ini nantinya bisa lebih terkontrol, harapnya. (rofik)

       

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved