Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Perlu Dipertanyakan

 
22 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Selasa; 22/07)

Suara Indrapura : Terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014, Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama perlu kiranya mempertanyakan dan menggaris bawahi,  hal ini disampaikan Ahmad Subhan S,HI saat membacakan Pandangan Umum Fraksinya terhadap perubahan APBD Tahun 2014.

Dalam pandangannya selaku juru bicara F-PKNU terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2014 mengatakan, bahwasannya ada lima hal yang perlu dipertanyakan kepada Gubernur Jawa Timur. Pertama, mengenai alasan dan pertimbangan yang mendasari adanya kenaikan anggaran belanja hibah yang naik sekitar 5,17 persen dibanding anggaran belanja hibah dalam APBD murni tahun Anggaran 2014.

Kedua, lanjut Akhmad Subhan, mengenai pos belanja tidak langsung lain yang mengalami kenaikan sangat signifikan dalam rancangan P-APBD tahun anggaran 2014 adalah balanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yang nilainya masing-masing mengalami kenaikan sebesar 28,4 persen dibanding anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD murni tahun anggaran 2014, tandas Akhmad Subhan.

Juru Bicara F-PKNU menambahkan, pertanyaan yang Ketiga, mengenai kenaikan alokasi belanja tak terduga yang diusulkan dalam Rancangan P-APBD tahun anggaran 2014 tidak rasional mengingat peningkatannya mencapai hampir 180 persen atau naik sebesar 115 milliar 200 juta rupiah dibanding alokasi belanja balanja tak terduga yang telah ditetapkan dalam APBD murni tahun anggaran 2014.

Keempat, mengenai usulan kenaikan belanja barang dan jasa dalam Rancangan P-APBD tahun anggaran 2014 yang naik sekitar 10,64 persen dibanding alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD murni tahun anggaran 2014. Dalam hal ini F-PKNU juga mempertanyakan kinerja penyerapan belanja barang dan jasa. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat temuan BPK-RI terkait laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebagian besar menyangkut lemahnya kinerja pengawasan belanja barang dan jasa tersebut, paparnya.

Selanjutnya mengenai pertanyaan yang kelima, F-PKNU menilai peningkatan alokasi balanja modal dalam Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2014 yang hanya mencapai 103 milliar 579 juta 253 ribu rupiah atau naik sekitar 8,5 persen dibanding alokasi balanja modal dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2014 masih sangat kurang dan perlu di tingkatkan, tandas Jubir F-PKNU DPRD Jatim. (rofik)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved