Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Catatan FPKB atas LPJ APBD Jatim 2013

 
11 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Jumat; 11/07)

Suara Indrapura :  Sepuluh Fraksi  DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggung-Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jatim. Namun para wakil rakyat ini juga memberi sejumlah catatan kritis kepada eksekutif atau SKPD pelaksanaan anggaran yang dibacakan dalam sidang paripurna 7 Juli 2014 kemarin.

Juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM., Selasa  (8/7) mengatakan bahwa Fraksi PKB menyetujui Raperda LPJ APBD 2013 menjadi Perda dengan catatan dan pertimbangan. Ia menjelaskan ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali, antara lain  mengenai catatan atas kegiatan intensifikasi pajak daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. “Hal ini termasuk mengenai berbagai tipe kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan. Pemberian kemudahan fasilitas tersebut seharusnya didukung oleh Sistem Operasional Pelayanan (SOP) yang tersosialisasi dengan baik di tingkat aparatur pelaksanaan maupun pembayaran pajak,” kata Kartika.

Seringkali  ketidaktahuan pembayar pajak  terhadap fasilitas kemudahan yang ada menyebabkan program yang ada menjadi “musproh”. Hanya sebagian kecil masyarakat yang berpendidikan tinggi mampu memanfaatkan kemudahan. Sementara sebagian besar masyarakat Jatim, masih saja membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan cara konvensional dan melalui calo. Banyak masyarakat yang melaporkan bahwa di Kantor Bersama Samsat, kiranya belum bebas dari praktik percaloan.

Adanya calo di kantor Samsat, akan menghambat  terobosan-terobosan kemudahan fasilias pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Maka itu perlu adanya evakuasi kinerja dan tindakan secara tegas terhadap pegawai-pegawai yang melindungi para calo dan melenceng dari kinerjanya. Guna peningkatan kualitas  pelayanan dan kinerja pegawai. sehingga masyarakat bisa memberi kepercayaan.” ujarnya.

Selain mengenai calo, FPKB memberikan catatan lain atas kerjasama fasilitas pemungutan retribusi parkir berlangganan pada kendaraan bermotor dirasa tidak bermanfaat. Sebab kab/kota tidak  bisa menjamin bahwa pemilik kendaraan bermotor bebas dari pungutan juru parker. Pengendara masih saja harus membayar retribusi parkir berlangganan meski sudah membayar biaya parkir berlangganan.

“Fraksi kami meminta adanya evaluasi sistematis, pembinaan, pengawasan sekaligus pemutusan kerjasama dengan pemerintah kab/kot yang hanya berorientasi pemungutan retribusi, tanpa memprihatikan aspek imbal pelayanan public,” tuturnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved