Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

F-PDIP Ingatkan, Biaya PPDB Ditanggung APBN

 
03 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Kamis; 03/07)

Suara Indrapura :  Politisi asal Fraksi PDIP DPRD Jatim menegaskan terhadap PPDB dan daftar ulang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010. Pada prinsipnya seluruh peraturan PPDB harus berdasar pasal 2 ayat (1) yakni penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif transparan dan akuntabel. F-PDIP DPRD Jatim mengingatkan Pemprov melalui Dinas Pendidikan agar pihak sekolah jangan memungut biaya daftar ulang karena seluruh biaya PPDB dan daftar ulang  telah ditanggung oleh pemerintah melalui APBN, tegas Saleh Ismail Mukadar.

Selain itu terkait rayonisasi masih banyak orang tua murid merasa kesulitan mengenai PP no 17 tahun 2010 pasal 70 ayat (2) mengatur rayonisasi. Tetapi kriteria tersebut hanya untuk jenjang SD/MI bahkan kriteria rayon (kedekatan tempat tinggal) merupakan kriteria terakhir yakni setelah hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung dan itupun diberlakukan jika daya tamping melebihi kapasitas pendaftar.

Menurut Saleh Pemerintah Kab/Kota menempatkan kriteria kedekatan tempat tinggal menjadi pertimbangan utama. Padahal kebijakan tersebut sangat merugikan orang tua murid. Sebab secara factual banyak warga Surabaya yang memiliki alamat tempat tinggal  yang berbeda dengan alamat KTP/KSK. Dimana banyak orang tua murid memilih kontrak (sewa rumah) mendekati tempat pekerjaan tanpa pindah KTP/KSK. Sehingga kebijakan tersebut di atas jelas nyata menyalahi regulasi yang lebih tinggi. Karena itu sepatutnya  dibatalkan  dan disesuaikan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta PP No 17 tahun 2010, terang Saleh yang juga Komisi E DPRD Jatim bidang pendidikan ini.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved