Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Empat Langkah Meminimalisir Dampak Buruk Mihol

 
24 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Kamis; 24/07)

Suara Indrapura : Warga Jatim tidak lagi bisa bebas menjual atau mengonsumsi minuman keras (MIRAS) sembarangan. Ini menyusul disahkannya Raperda pengendalian, pengawasan, dan peredaran minuman berakhohol menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan Perda pengendalian miras dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Jatim (22/7) yang dihadiri langsung Gubernur Soekarwo.

Dampak buruk dari mihol merupakan salah satu yang mempengaruhi ketertiban dan keamanan di wilayah Jatim, yakni dapat menyebabkan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. “Dengan Perda ini tentu bisa meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan  mihol tersebut.,” katanya.

Terdapat empat langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk mihol. Pertama adanya program rehabilitasi bagi pecandu mihol yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan. Kedua, mihol tradisonal yang beredar harus ada izin dari bupati atau walikota. Ketiga, mihol tradisional tidak boleh beredar di luar daerah asal pembuatanya. Keempat ini dilakukan agar bisa terkontrol oleh pemerintah kabupaten/kota. “Kalau empat langkah itu dilakukan, insya Allah Jatim dapat  mengendalikan keberadaan mihol,” ujarnya.

Setelah ditetapkan, pihaknya meminta anggota Balegda tetap membahas dan menyelesaikan  Raperda peredaran mihol menjadi Perda. Menurutnya, Raperda larangan mihol ini penting dijadikan Perda karena Perda ini nantinya dapat menjaga ketertiban umum khususnya perlindungan terhadap masyarakat. Dengan begitu nanti akan memberi sanksi administrsi dan pidana bagi yang melanggarnya. “Kalau sudah ada Perda-nya, maka akan nada efek jera kepada pelakunya, baik pembuat maupun mereka yang mengkonsumsi,” terangnya.           

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved