Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

PDAB Kembangkan Perekonomian Daerah

 
17 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Kamis; 17/07)

Suara Indrapura : Mengkonsumsi air bersih merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia, lebih khusus rakyat Jawa Timur. Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki tanggungjawab untuk menjamin setiap rakyat dapat mengkonsumsi air bersih yang sehat dan higenis. Kehidupan yang sehat dan lebih terjamin, melalui konsumsi air bersih yang cukup serta higenis. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakatnya, melalui tersedianya sarana dan prasarana air bersih.

Juru bicara Pendapat Akhir Fraksi Hanura Damai DPRD Jatim Ir. Marcus Remiasa, SE, M.Si menjelaskan, Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Provinsi harus dapat melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga ketersediaan sumber daya air sebagai konsumsi masyarakat, dan juga menjaga kelestarian sumber daya air yang dimiliki untuk dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Selain itu, pendelegasian kewenangan pemerintah kepada BUMD atau Perusahaan Daerah Air Bersih yang lebih dikenal dengan sebutan PDAB, untuk memelihara kelestarian sekaligus mengelola sumber air secara professional, sekaligus dapat mendatangkan manfaat ekonomis kepada daerah. “Untuk itu tanggungjawab tersebut harus dapat diatur dengan baik,”Ujar  Marcus.

Marcus menambahkan, urgensi untuk adanya perda untuk mengatur tata kelola ini sangat dibutuhkan. Perda ini akan menjadi dasar untuk pemerintah provinsi menjalankan kebijakan yang berpotensi menambah pendapat dan mengembangkan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, Fraksi Hanura Damai mengingatkan juga kepada pemerintah untuk diperhatikan kenaikan pendapat daerah tersebut dapat diperoleh melalui efisiensi pengelolaan air bersih, tidak harus memberatkan konsumen masyarakat dengan terus menaikan tarif. “Pemerintah harus taat pada apa yang telah dijamin dalam UUD 1945 bahwa air termasuk hajat hidup orang banyak yang harus dikelola pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat”, Papar Marcus. (Nonik)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved