Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

F-Demokrat : Minimkan Penyalahgunaan Mihol

 
09 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 09/07)

Suara Indrapura : Pada akhir tahun 2013 hingga akhir Maret  2014, dampak penyalahgunaan minuman beralkohol di Jawa Timur telah menjadi isu nasional. Dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah menewaskan 40 orang. Jumlah korban meninggal tersebut belum termasuk yang terbaru di Malang yang mencapai sekitar 10 orang, juga jumlah korban yang harus di rawat di rumah sakit. Bahkan, Polda Jawa Timur telah membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk menangani kasus penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut.

Drs. H. Subianto, MM sebagai juru bicara Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol menjelaskan, secara tematik Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiatif kepada Badan Legislasi yang mengajukan Raperda Mihol. Fraksi Partai Demokrat mencatat bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 telah disampaikan Pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, yang didasarkan pada Naskah Akademik Raperda sekaligus Nota Penjelasannya.

Lebih lanjut Subianto menjelaskan, Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol” akan mewakili substansi yang diatur dalam Raperda, yaitu mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dengan perkataan lain, bahwa Raperda ini bukan hanya mengatur mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol semata, melainkan juga mengatur pengawasan terhadap peredaraan minuman beralkohol yang didalamnya termasuk juga mengenai pembinaan.

Selain itu Subianto menambahkan, dengan perumusan sistematik tersebut Fraksi Partai Demokrat sehaluan bahwa dengan telah selesainya pembahasan atas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ini, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dijabarkan.

Oleh karena itulah Fraksi Partai Demokrat yang selalu mengadakan pembahasan terhadap Raperda tersebut sebagai langkah hukum untuk kebijakan Jawa Timur. “Rancangan Raperda ini kami anggap sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan untuk mengatasi problema sosial yang dirasakan bersama,”Papar Subianto.

Subianto manambahkan, agar dengan lahirnya Peraturan Daerah ini secara demokratik menjadi wujud konkret aspek legal komitmen kita bersama untuk selalu berpihak kepada kebutuhan rakyat dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur. (Nonik)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved