Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Frakasi Hanura Damai Setujui Raperda Perubahan APBD Jatim

 
25 Juli 2014

DPRD Jatim Online (Jumat; 25/07)

Suara Indrapura : Kebijakan terhadap Perubahan APBD disebabkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD murni. Hal ini dapat terjadi karena diantaranya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi atas target penerimaan daerah, dan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.

Fraksi Hanura Damai DPRD Jatim pada Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda PAPBD Provinsi Jawa Timur T.A 2014 melalui juru bicara DR. H. Kuswanto, SH, MH menjelaskan, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD murni tersebut, didasarkan pada ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2011, maka Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketentuan yuridis terhadap perubahan APBD.

Masih penjelasan Kuswanto, dari aspek stuktur ekonomi, pada triwulan 1 tahun 2014 masih tetap didominasi oleh 3 sektor utama seperti pada tahun 2013, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian mencapai 74,01 berkurang sedikit dari tahun 2013 sebesar 74,45 persen.

“Penting diperhatikan apakah pertumbuhan dari ketiga sektor utama ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dimana pertumbuhan pada sektor pertanian hanya 1,76 persen”, Ujar Kuswanto.

Kuswanto menambahkan, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang untuk terus mengakumulasi kekayaan dan belum terdistribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Kami berharap pemerintah makin serius dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan yang jelas. Untuk itu pemerintah provinsi kedepan dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan.

Melihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada bulan Pebruari Tahun 2014 mencapai 4,02 persen, meningkat 0,02 point dibandingkan dengan bulan Pebruari 2013 (4.00 persen) namun menurut laporan Gubernur turun 0,28 persen dibanding Agustus Tahun 2013. Fraksi kami menilai bahwa walaupun ada penurunan, namun tidak terlihat ada korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan peluang kerja yang maksimal bagi masyarakat,”Papar Kuswanto.

Oleh karena itu Fraksi Hanura Damai, mengamini alasan perubahan APBD Provinsi Jawa Timur T.A 2014 yakni Pertama terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013, kedua Perubahan Asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan terakhir Pergeseran Belanja antar jenis Belanja, antar kegiatan maupun antar Program dan SKPD yang diarahkan untuk mengoptimalkan target kinerja RKPD Tahun 2014. Kami juga menyetujui perubahan karena penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur T.A 2014, telah memenuhi perangkat-perangkat yuridis yang diamanatkan,” Tegas Kuswanto. (Nonik).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved