Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Penerbitan Pergub, Ikuti Perda Sistem Pendidikan Jatim

 
19 Agustus 2014

DPRD Jatim Online (Selasa; 19/08)

Suara Indrapura : Menurut pendapat akhir F-PDIP DPRD Jatim terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, simestinya masih banyak permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan. Terutama Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTA yang masih sekitar 60 persen, bahkan pada dekade 2020-2030 nanti kita akan memasuki era yang disebut sebagai bonus demografi yakni usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun akan mencapai 70 persen total populasi, ucap jubir F-PDIP.

Dr. Hj. Sumiati, M.M menegaskan, secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih di bawah Singgapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sehingga tidak bisa sektor pendidikan memegang posisi strategis, lama pendidikan harus ditingkatkan sampai tingkat Ahli Madya (Amd). Fraksi PDIP memberi apresiasi terhadap Komisi E selaku inisatif Perda. Namun draft Raperda ini menjadi lebih inovatif jika ada penambahan dan penyempurnaan yang antara lain: pertama, mengenai wajib belajar 12 tahun serta rintisan wajib belajar 25 tahun. Kedua, mengenai standart pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan local. Ketiga, mengenai kurikulum yang berisikan muatan lokal yang meliputi pelestarian budaya daerah, pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi serta pendidikan kebencanaan. Keempat, mengenai kewajiban pengajaran bahasa daerah. Kelima, mengenai pembelajaran pada bulan Ramdahan berupa pondok Ramadhan. Keenam, mengenai sekolah pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Dan ketujuh, mengenai balai latihan kerja di pondok pesantren, papar Sumiati.

Lebih lanjut politisi kawakan ini menambahkan, dalam draft Raperda ini masih banyak amanat untuk membuat Perauran Gubernur (Pergub) sehingga masih dibutuhkan lebih dari satu Pergub. Karena pada sisi lain belum ditemukan kearifan lokal yang khas Jawa Timur-an dari sisi umum kependidikan maupun secara khusus implementasi kesekolahan. Oleh karena itu, Fraksi PDIP berharap agar setelah keberadaan Perda sistem penyelengaraan pendidikan Jawa Timur akan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan banyak muncul tentang kearifan local. Antara lain pengaturan tentang pendidikan informasi berbasis budaya lokal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, begitu pula sekolah formal dengan kearifan lokal yang berbasis sumber daya alam, terang Umi Sum. (rofik) 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved