Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi PKB Kritisi Perda Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Jawa Timur

 
20 Agustus 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 20/08)

Suara Indrapura : DPRD Provinsi Jawa Timur, kemarin menggedok Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Jawa Timur menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun Perda itu tidak bulat diterima seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim. Pasalnya, Fraksi PKB dalam pandangan fraksinya menyatakan tidak dapat menyetujui ditetapkannya Raperda tentang Sistem Pendidikan di Jawa Timur menjadi Peraturan Daerah di Jawa Timur.

Anggota Fraksi PKB Kartika Hidayati mengakui fraksi PKB tidak bisa menerima Perda tersebut karena tidak diakomodirnya nilai-nilai kebijakan lokal (local wisdom) yang sifatnya sangat fundamental. Mengingat Jawa Timur adalah provinsi yang dipandang mempunyai tingkat religiusitas sangat tinggi. Terbukti dengan keberadaan ratusan pondok pesantren baik besar atau kecil di provinsi yang mayoritas penduduknya adalah nahdliyin. "Kami sangat menyayangkan tidak diakomodirnya nilai-nilai kebijakan lokal Jawa Timur dalam pasal di Perda Pendidikan tersebut," ujar Kartika.

Ketua Muslimat NU kabupaten Lamongan itu menyontohkan tidak adanya pasal dalam Perda Pendidikan yang mengatur pelaksanaan libur di bulan Ramadan bagi sekolah umum, sekolah agama dan pondok pesantren di Jawa Timur. Padahal dengan liburnya kegiatan belajar-mengajar pada bulan Ramadan bisa diisi dengan kegiatan pendalaman kerohanian anak didik sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Sehingga bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan anak didik yang bermuara pada terciptanya generasi penerus bangsa yang berkhlak mulia (akhlaqul karimah-red).

"Libur Ramadan adalah momentum yang paling pas untuk menanamkan nilai-nialai agama baik bagi siswa didik muslim maupun non muslim. Bahkan secara nasional libur Ramadan pernah terjadi pada masa Presiden Gus Dur, dan itu terbukti berdampak positif. Kenapa Jatim sebagai provinsi yang kental dengan nilai religius tidak melakukan hal itu," imbuh perempuan berkerudung itu, setengah bertanya. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved