Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pelayanan Publik dan Pemerintahan

 
28 Agustus 2014

DPRD Jatim Online (Kamis; 28/08)

Suara Indrapura : Anselmus Raga Milo, SH, M.Hum merupakan anggota Dewan yang mempunyai kesan bahwa menjadi salah satu wakil rakyat dari Provinsi Jawa Timur merupakan pengalaman yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi beliau. Menurutnya hubungan yang dibina antar anggota Dewan semakin baik dan tidak ada permasalahan yang berarti.

Beliau menyampaikan, telah berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai visi dan misi yang diembannya. Sarana prasarana dan failitas yang ada di gedung Dewan sudah cukup memadai untuk mendukung kelancaran tugas anggota Dewan sampai dengan masa bhakti 2009-2014.

Ada berbagai macam permasalahan yang ada di Masyarakat antara lain, masyarakat metropolitan Surabaya dan Sidoarjo, masih sangat mengeluhkan pelayanan pengurusan surat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengurusan sertifikat masih sangat  berbeli-belit, sangat lama dan sangat mahal. Tidak ada kepastian biaya maupun kepastian penyeleseian. Di Surabaya, status tanah “surat ijo” juga tetap terkatung-katung tanpa penyeleseian/kepastian hukum.

Luas areal tanah “surat ijo” meliputi ratusab hektar, yang dihuni oleh puluhan ribu KK (Kepala Keluarga). Setiap proses pilwali (pemilihan Walikota) Surabaya, selalu menjadi bahan janji komkoditas politik. Karena itu kami rekomendasikan segera dilaksanakan program Prona masal, sekaligus reformasi pertahanan se-segera mungkin,” kata Anselmus.

Menurut beliau, mengurus status tanah pada pada jajaran Pemerintah Daerah, juga tak kalah berbelit-belit dan sangat lama. Diantara masalah pertanahan peruntukan umum dan fasilitas sosial,” ungkapnya.

Terkesan kuat adanya “tawar-menawar” dengan pihak Kelurahan. Kasus-kasus pemanfaatan tanah untuk umum diantaranya terjadi kawasan Perak Timur, yang masih menunggu negosiasi antara PT Pelindo dan PJKA. Begitu pula yang terjadi di Medokan Semampir, Manukan Kulon dan Manukan Wetan. “Karena itu kami rekomendasikan Pemkot Surabaya menentukan prosedur pemanfaatan tanah secara transparan,” tegas Bung Anselmus, kader Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, Mantan Pengacara ini mengatakan, Undang-Undang Pokok Agraria telah berusia 50 tahun lebih, tetapi pemerintah belum dapat merealisasi amanat pemilikan hak tanah untuk rakyat. “pada sisi lain saat ini banyak tanah dikuasai oleh pengusaha dengan status kepemilikannya tidak jelas, sering pula hanya akon-akon klaim sepihak,” Papar beliau. (Nonik)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved