Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Desak Gubernur Cabut Sertifikat Tanah Pulau Galang

 
29 Agustus 2014

DPRD Jatim Online (Jumat; 29/08)

Suara Indrapura : Setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah dan pusat, serta melakuan pemantauan secara langsung di lapangan terkait penyelesaian Pulau Galang dan situs purbakala di Mojokerto. Akhirnya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim merekomendasi Pemerintah Provinsi Jatim agar segera dilakukan pembokaran reklamasi  dan pencabutan sertifikat tanah yang telah dilakukan oleh PT  Gantari Sandya Mitra di Pulau Galang. Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Pansus Pulau Galang dan Situs Trawulan, Mohammad Ibrahim Adib saat dibacakan di rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jatim, Jumat (29/8).

Ibrahim yang juga politisi asal Fraksi PPR menyatakan, sertifikat hak atas tanah menganut azas Stelsel Negatif, artinya kebenaran isi sertifikat adalah tidak bersifat mutlak yang berarti bahwa sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum dapat dicabut oleh instansi yang berwenang (BPN Pusat) atau dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila terjadi sengketa.

Dalam ketentuan Pasal 1868 BW (KUH Perdata) junto pasal 165 HIR (Het Herzine Indonesich Reglement) dinyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU atau pejabat umum berwenang di tempat akta itu dibuat. "Karena itu sertifikat hak milik atas tanah I Pulau Galang yang  diterbitkan BPN Gresik sebagai  akta otentik adalah tidak sah. Sebab BPN Gresik bukan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat atas lokasi tanah di pulau Galang yang bukan kewenangan BPN Gresik," tegasnya.

Konsekwensi lainnya, sertifikat yang diterbitkan BPN Gresik dan akta jual beli tanah Pulau Galang mengandung cacat hukum. Argumentasi yang menguatkan, kata politisi asal PPP yakni status Pulau Galang adalah tanah negara sehingga jika beralih menjadi tanah hak milik harus ada ganti rugi kepada negara dan sertifikat yang diterbitkan harusnya adalah sertifikat hakguna bangunan.

"Perbuatan atau tindakan BPN Gresik yang menerbitkan sertifikat hakmilik atas tanah Pulau Galang yang bukan menjadi kewenangannya adalah perbuatan melawan hukum oleh pejabat yang tidak berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata," tegas mantan pengacara ini. 

Sehubungan dengan surat Mendagri No.593 tertanggal 27 Mei 2004 dan surat Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri No.90/227/PUM tanggal 10 Juni 2014, maka serifikat hak milik atas nama Darawati Nathan, Poento Soeryo dan Untari Soeryo yang kemudian dijual belikan kepada Tri Hangono pengusaha pergudangan PT Gantari Sandya Mitra (GSM) harus dicabut oleh BPN Pusat.

"Proses jual beli tanah itu ditenggarai adanya rekayasa. Sebab peralihan hakdari tanah negara menjadi hak milik perorangan tanpadidasari kewenangan menjual belikan sebah pulau yang batas kepemilikannnya belum jelas," ujarnya.

Menanggapi rekomandasi dari Pansus DPRD Jatim, Gubernur Jatim, Soekarwo menyambut baik rekomendasi itu. Bahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aparat terkait karena masalah urukan tidak legal. Begitu juga menyangkut keluarnya sertifikat atas lahan tersebut, pihaknya akan memanggil Kepala BPN untuk melakukan langkah-langkah lebih normatif.

Maka itu pihaknya akan segera melakukan upaya pengembalian awal pulau galang yaitu menjadi tempat konservasi atau hutan yang dilindungi dengan melakukan pembokaran gudang yang sudah dibangun oleh pihak PT Gantari Sandya. Apabila ada perlawanan dari PT gantri sandya yang tidak mau dibongkar gudangnya ia mengatakan pihak pemprov mempersilahkan kepada PT Gantri Sandya untuk menempuh jalur hukum saja.

“Ingat Negara bisa mencabut sertifikat tanah demi kepentingan umum, dan apabila tidak terima silahkan menempuh jalur hukum, dan pihaknya akan melindungi tanah tersebut,” tegasnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved