Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Badan Legeslatif DPRD Jatim Beberkan Perolehan Perda

 
13 Agustus 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 13/08)

Suara Indrapura : Menjelang akhir masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur 2009-2014. Badan Legeslatif (Banleg) DPRD Jatim baru menyelesaikan dan menghasilkan 75 peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan.

Ketua Badan Legislatif DPRD Jatim, Zainal Arifin di DPRD Jatim, Senin (11/8) mengatakan tak mengelak jika Perda yang sudah disahkan oleh DPRD Jawa Timur selama kurang waktu 2009-2014 sebanyak 75 Perda. Sayangnya, politisi dari Partai Golkar ini enggan untuk menjabarkan dari 75 Perda tersebut, berapa banyak yang merupakan usulan DPRD Jawa Timur dan berapa banyak yang merupakan usulan Eksekutif (Provinsi Jawa Timur).  "Secara keseluruhan, dari Prolegda yang berhasil menjadi perda saat ini sebanyak 75 Perda,"paparnya.

Namun, ketika disinggung berapa Prolegda yang ditargetkan untuk menjadi Perda, Zainal mengklaim 75 tersebut yang memang ditergetkan. Dari 75 Prolegda itu, tersisa 2 perda yang saat ini belum di bahas yakni raperda tentang Perlindungan Petani-Nelayan  dan Raperda tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Suramadu. Kedua Raperda tersebut merupakan usulan dari Komisi B DPRD Jawa Timur. "Dari Prolegda tersisa dua perda itu. Yang merupakan usulan dari komisi B DPRD Jawa Timur,”paparnya

Lebih lanjut pihaknya sudah melaporkan ke pimpinan DPRD Jawa Timur terkait dua raperda usulan komisi B DPRD Jawa Timur yang hingga kini masih mangkrak. Ini lantaran ia mengakui, tidak enak jika langsung menegur. "Kewenangan dari banleg terbatas. karena itu, kami melaporkannya ke pimpinan DPRD Jawa Timur," ujarnya

Terkait dengan berapa dana yang dikeluarkan untuk membuat satu Perda, Politisi asal Madura ini enggan untuk memberitahu. Ia hanya menjawab bahwa dalam pembuatan Perda diserahkan ke komisi yang bersangkutan. Namun, sudah menjadi rahasia umum kalau dana yang dikeluarkan untuk membuat perda kurang lebih mencapai 50 Juta, itu belum termasuk dana kunker dengan dalih melakukan perbandingan untuk penyusunan Perda.

"Tidak ada nominal yang pasti. Khan kalau membuat perda harus juga melakukan kunjungan kerja sebagai bahan untuk membuat Perda. Jadi, diserahkan ke Komisi pembahasnya masing-masing," terangnya (tik)

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved