Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Tatib Tancap Gas

 
10 September 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 10/09)

Suara Indrapura :  Ancaman molor pembahasan RAPBD 2015 Jatim, membuat Pansus Tatib (Tata Tertib) DPRD Jatim tancap gas. Dipastikan Sabtu (13/9) nanti pansus mulai bekerja untuk mempersiapkan tata tertib dewan untuk pembentukan pimpinan komisi dan pimpinan badan DPRD Jatim, selesai 27 September 2014. Bahkan dalam pembahasan pansus Tatib, juga muncul dorongan pimpinan dewan tidak lagi menjadi ex officio sebagai pimpinan di Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar).

Ketua Pansus Tatib Dewan, Freddy Poernomo menegaskan, pembahasan awal dimulai pada Sabtu (13/9) usai gelar rapat paripurna. “Ini sesuai dengan pertemuan anggota Pansus tatib dan diharapkan tuntas sebelum tanggal 29 September 2014, atau paling tidak pada 27 September 2014 nanti sudah clear,” terang Fredy.

Disampaikan Fredy yang juga anggota Fraksi Partai Golkar ini, tenggang waktu dua hari panitia khusus akan bekerja ekstra keras akan digunakan untuk sosialisasi sebelum dibawa ke paripurna untuk disahkan. “Yang pasti kami anggota pansus tatib dewan sepakat untuk segera menggelar rapat. Pada prinsipnya dalam pembuatan tatib dewan berdasar pada PP 16/2010 tentang pedoman pembuatan tatib dewan, UU 27/2009 dan diperbarui dengan UU 17/2014 tentang MD3 serta Permendagri 1/2014,” papar dia.

Ditambahkan, dalam tatib dewan ini ada sedikit perubahan dibanding tatib lama. Jika sebelumnya dalam pengesahan Raperda tidak diperlukan pendapat gubernur, tapi sesuai Permendagri 1/2014 pasal 37 huruf b, harus ada pendapat akhir (PA) dari gubernur. Termasuk soal voting, sesuai UU 17/2014 telah diatur. Dimana jika musyawarah mufakat tidak dapat disepakati maka diambil jalan voting. “Voting tidak melanggar aturan. Itu semuanya sudah sesuai aturan yang ada. Dan pansus tatib dewan hanya membahas secara normative dan sesuai aturan yang berlaku saat ini,’’papar Fredy.

Terkait dengan pimpinan dewan tak lagi menjadi ex officio sebagai pimpinan di Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar), dijelaskan Frddy jika memang ada arahan seperti itu. Mengingat di DKI Jakarta, Jabar dan Jateng menggunakan sistem tesebut yaitu pimpinan DPRD Jatim bukan otomatis ex officio di Banmus dan Banggar.

“Untuk sementara kita berpikiran seperti itu. Rencananya konsultasi dulu ke Depdagri. Selain juga melakukan kunjungan ke tiga wilayah untuk belajar alasan mereka menggunakan sistem tersebut,’’papar Fredy optimis. (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved