Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kawal Kesejahteraan Rakyat, Lima Komisi Matangkan RAPBD

 
04 November 2014

DPRD Jatim Online (Selasa; 04/11)

Suara Indrapura : Lima komisi di DPRD Jatim terus berupaya mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Agar bisa tepat waktu menjadi peraturan daerah (perda) pada 10 Nopember 2015 mendatang. Mematangkan pembahasan ini, karena sesuai amanat Undang-Undang, salah satu fungsi DPRD adalah budgeting atau anggaran. Sebab itu, pembahasan RAPBD harus dilakukan bersama dengan Pemrop Jatim.

Pimpinan Sidang Paripurna, Tjutjuk Sunaryo menegasakan, RAPBD belum bisa diberlakukan tanpa adanya persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD dalam bentuk peraturan daerah. “Setiap komisi akan mencermati dan mendalami rencana kerja SKPD sebagai mitra dinas, agar penganggaran kegiatan bisa lebih efisien, realistis, proporsional dan pro rakyat sebagai terjemahan visi misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jatim,” terang Tjutjuk.

Politisi asal Partai Gerindra ini, juga menegaskan upaya lain DPRD Jatim melalui komisi juga melakukan penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang berpedoman pada pendayagunaan dana untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan rakyat. Sebab itu, berbagai upaya proses penelaahan RKA oleh komisi dengan melakukan rapat kerja, dengar pendapat dengan dinas atau instans, serta konsultasi dengan pemerintah pusat. “Ini semua dilakukan, untuk mendapatkan masukan yang akurat,” kata dia.

Disampaikan Tjutjuk, dengan pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan II tahun 2014 mengalami peningkatan 2,72 persen dibanding dengan triwulan I tahun 2014 dan apabila dibanding triwulan yang sama tahun 2013 mengalami pertumbuhan 5,94 persenn, hingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi tahun 2014 mengalami 6.17 persen. “Di mana sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran,” urai dia.

Namun begitu, Tjutjuk juga menyampaikan saat ini Jatim tercatat sebagai propinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Di mana proporsi terbesar penduduk miskin berada di pedesaan yang dipengaruhi pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Ahmad Iskandar menyampaikan selayaknya Pemprop Jatim, dalam hal ini menjadi tugas Dinas Kesehatan melakukan pendataan kembali bagi warga yang belum masuk dalam penerimaan bantuan iuran (PBI) sebagai peserta BPJS. “Dilakukan pendataan dengan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota agar masyarakat miskin dapat segera tercover serta menjalani kerjasama dengan BPJS utamanya bagi masyarakat yang berpenyakit tertentu,” terang Ahmad Iskandar.

Politisi yang duduk kembali sebagai anggota DPRD Jatim perdiode 2014-2019 menegaskan, dengan kemampuan anggaran yang sangat besar, pihaknya merekomendasikan agar alokasi anggaran lebih diprioritaskan pada program promotif dan prefentif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepentingan kesejahteraan. (bintang)

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved