Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

KPK Ingatkan Wakil Rakyat Jatim Jangan Bermain Dengan Belanja Pegawai

 
15 Oktober 2014

DPRD Jatim Online (Rabu; 15/10)

Suara Indrapura : Terhadap besarnya anggaran belanja langsung alias belanja pegawai dalam setiap postur APBD. Ternyata hal ini justru berpotensi merugikan keuangan negara. Ini karena belanja langsung yang seharusnya dinikmati rakyat sebagai timbal balik dari membayar pajak dan retribusi,  ternyata tak bisa dinikmati secara maksimal karena rawan penyimpangan. Oleh karena itu KPK minta DPRD Jatim memperkuat kode etik. Menjalankan fungsinya sebagai pengawas, budgeting, dan legislasi dengan sebaik-baiknya. Dengan tetap menyoroti postur APBD dan PAPBD yang terkesan memperbesar di belanja langsung, terang Zulkarnaen saat tandang di gedung DPRD Jatim, Selasa (14/10).

Pimpinan KPK RI ini menjelaskan, bahwa dari hasil penelusuran dan kajian yang dilakukan KPK di setiap belanja modal atau belanja langsung, selalu terselip anggaran yang berpotensi penyimpangan, “sebagai wakil rakyat sudah seharusnya dewan menyuarakan hati rakyatnya. Dan tentunya dengan memaksimalkan fungsinya sebagai controlling, budgeting, dan legislasi kepada eksekutif. Serta yang paling penting dalam setiap postur APBD maupun PAPBD eksekutif cenderung membesarkan belanja modalnya. Ini tentunya merugikan rakyat dan biasanya disini titik rawan yang banyak ditemukan penyimpangan anggaran,” tegas Zulkarnaen.

Mantan Kajati Jatim ini menambahkann, seharusnya belanja pegawai dipatok tidak lebih dari 50 persen. Sedang sisanya adalah untuk belanja pada pos pembangunan. Dengan begitu rakyat bisa menikmati dari hasil pembangunan dan ini sudah sesuai dengan UUD 45.

Terkait hal ini KPK telah melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Kuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki perwakilan hingga ke daerah-daerah. Dengan kerja sama ini diharapkan ada sinergitas yang tentunya ujung-ujungnya untuk menekan adanya pelanggaran yang mengarah pada kerugian negara dalam setiap pembahasan APBD dan RAPBD, tukas Zulkarnaen. (rofik)                   

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved