Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

KPK Desak DPRD Serahkan LHKPN

 
14 Oktober 2014

DPRD Jatim Online (Selasa; 14/10)

Suara Indrapura : Kendati sudah lebih dari satu bulan dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Timur periode 2014-2019, para wakil rakyat yang berjumlah 100 orang ini ternyata belum menyerahkan  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Memudahkan pengawasan terkait harta kekayaan pejabat negara, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendesak wakil rakyat tersebut segera menyerahkan laporan hasil kekayaan yang mereka miliki sebagai pejabat startegis.

Abdul Halim Iskandar, Ketua DPRD Jawa Timur mengakui bahwa seluruh anggota DPRD Jatim yang berjumlah 100 orang belum menyerahkan LHKPN. Alasan yang dikemukakannya dikarenakan selama ini, disatu sisi DPRD Jawa Timur dianggap pejabat. Namun disisi lain, tidak dianggap pejabat.

“Untuk penyerahan LHKPN, tidak masalah. (Memang) belum mengajukan semuanya tapi pada prinsipnya kami siap,” kata Abdul Halim Iskandar saat ditemui usai acara koordinasi antara DPRD Jawa Timur dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selasa (14/10).

Untuk itu, DPRD Jatim akan menindaklanjutinya secara bersama-sama dengan cara melakukan konsultasi ke Direktorat LHKPN. Setelah itu Bimtek untuk sosialisasi tentang cara pengisian formulirnya karena pengisiannya tidak mudah. "Dulu saya pernah ngisi karena nyalon Cabup. Untuk penyerahannya ya secepatnya kita usahakan mumpung ini masih awal periode di DPRD Jatim,” tutur Halim Iskandar yang juga menjabat sebagai ketua DPW PKB Jatim ini.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkanain, kedatangan lembaga anti korupsi ke Jawa Timur ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Zulkarnain melanjutkan, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Sebab, semangat dan paradigma pembangunan nasional, semestinya merujuk pada Pembukaan UUD 45, yang harus berpihak pada rakyat. “Yang berdaulat itu rakyat. Pembangunan itu harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung,” katanya.

Zulkarnaen juga menjelaskan bahwa anggota DPRD merupakan pejabat publik strategis. Karena itu, mereka punya kewajiban untuk menyerahkan LHKPN tersebut. “Setelah menjabat sebagai pejabat yang baru (dilantik,red) harus menyerahkan LHKPN. Ini upaya pencegahan dan menjaga integritas penyelenggaran negara. DPRD khan termasuk pejabat publik strategis. Mengenai penyerahanya langsung ke direktorat LHKPN,” ungkapnya

Seperti diketahui undang - undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta keputusan KPK Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara penyelenggara negara harus melaporkan LHKPN kepada KPK.  Demikian pula dalam UU no 28 tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terpisah, Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem-Hanura, Mohammad Eksan menyampaikan Prinsipnya, pihaknya secara pribadi memang mendorong terwujudnya good governance (pemerintahan yang baik). Yakni Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena itu, pihaknya pun siap untuk menyerahkan LHKPN. “Yang terpenting, sekretariat Dewan menyiapkan form yang dibutuhkan untuk LHKPN tersebut. Disamping, juga secara teknis membantu dalam pengisiannya, bila mengalami kesulitan dalam pengisian form tersebut. Semua dimaksudkan, agar laporan kekayaan yang disampaikan baik dan benar. Bisa juga melakukan semacam bimtek. Walaupun tak seformal bimtek anggota dewan,” urainya. (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved