Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim panggil PT. PHE WMO dan SKK Migas

 
10 April 2013

Suara Indrapura : Adanya informasi bahwa proses pemindahan pipa gas milik PT WMO dengan jalur baru itu dinilai masih belum menjamin keamanan APBS khususnya bagi arus pelayaran keluar-masuknya kapal menuju pelabuhan Tanjung perak Surabaya. Membuat Komisi D DPRD Jawa Timur mengagendakan pemanggilan terhadap PT Pertaminan Hulu Energi Blok West Madura Offshore (PHE-WMO) dan Satuan Kerja

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK-Migas) untuk memberikan penjelasan secara detail tentang proses Re-routing (pemindahan) pipa gas dari blok WMO ke Gresik yang berada di kawasan APBS.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Agus Maimun menyatakan pihaknya menerima informasi dan keluhan dari para pelaku usaha khususnya dunia usaha di pelabuhan Tanjung Perak terkait ketidak jelasan program pemindahan pipa gas blok migas WMO yang sebelumnya diketahui memotong APBS.

“Kadin Jatim dan pelaku usaha di Tanjung Perak telah memberikan informasi bila hingga saat ini belum mengerti  serta mengetahui detail proyek Re-Routing pipa gas bawah laut itu. Karena informasinya tidak pernah diberikan secara detail oleh pemangku kebijakan terutama PT PHE maupun SKK Migas. Bahkan hampir semua media hari ini [Kamis, 4/4/13] memberitakan soal itu,” kata Maimun kepada pers di Surabaya, Kamis, (4/4).

Maimun menerangkan pihaknya menyatakan perlu untuk memanggil dua pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek Re-Routing pipa gas bawah laut yang jaraknya diperkirakan mencapai 23 km dari lepas pantai Madura ke Gresik tersebut.

“Masyarakat umum khususnya pelaku usaha perlu tahu secara detail, karena soal pipa gas eks Kodeco itu sejak 2008 telah menjadi polemic dan dinilai merugikan perekonomian Jatim. Pemanggilan itu telah diagendakan, bahkan beberapa teman di Komisi D telah setuju bila PHE dan SKK Migas akan dipanggil pasca reses. Tapi jadwalnya bisa jadi akan dipercepat bila kondisinya mendesak,” terangnya.

Pemanggilan itu, kata Agus, terkait perlunya penjelasan tentang posisi serta rute jalur pipa gas baru sebagai lokasi pemindahan pipa gas eks Kodeco itu berada disisi mana. “Jadi soal rute tepatnya termasuk posisi geografis dan koordinatnya di mana saja. Penjelasan itu juga terkait soal jaminan keamanan pipa gas bagi pelayaran yang saat ini disoal bagi keberadaan pipa lama [eks Kodeco] yang memotong APBS dan membahayakn pelayaran.”

SKK Migas dan PHE, tegas Agus, mesti menerangkan detail proyek itu. “Termasuk rencana pemasangan pipa baru itu apa mengganggu arus pelayaran kapal atau tidak. Detail proyek itu yang saat ini ditunggu masyarakat Jatim. Kerena faktanya soal pipa gas eks Kodeco ini, Komisi D Jatim merasa masyarakat Jatim dibodohi karena tidak pernah ada proses penyelesaian dan cenderung molor,” tegasnya. (Fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved