Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi A Perhatikan Hak Honda

 
10 April 2013

Suara Indrapura : Komisi A DPRD Jatim menuding peraturan pengangkatan honorer daerah (honda) dengan menempatkan PP No 44/2005 tentang pengangkatan honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS) sangat diskriminatif. Untuk itu, komisi yang membidangi masalah hukum dan kebijakan di wiilayah Propinsi Jawa Timur ini, melakukan koordinasi dengan Gubernur, pemerintah daerah dan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi agar para pensiunan honorer mendapat perhatian layak.

Ketua komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengaku komisi yang dipimpinnya akan semakissimal mungkin membela kepentingan pegawai honorer  terkena oleh pp no.44 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Menurut dirinya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, tenaga honorer yang berusia di atas 46 tidak diangkat menjadi PNS sampai pensiun. Sedangkan usianya yang di bawah 46 Tahun, diangkat menjadi PNS. “Mereka terkena peraturan pemerintah yang diskriminatif,” tandasnya.

Disampaikan Sabron dengan koordinasi dengan  Gubernur, walikota, bupati dan juga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi diharapkan membuat terang nasib para honorer yang bekerja dilingkungan pemerintah. “Secepatnya akan kita lakukan kordinasi dengan pihak-pihak tersebut,” ungkapnya.

Mengenai protesnya sejumlah honorer terhadap kebijakan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya, politisi asal Partai Golkar (PG) Jatim ini menilai menghadapi honorer tidak bisa kaku. Seharusnya, Pemerintah Kota Surabaya  memanusiakan manusia. Memberikan penghargaan karena sudah mengabdi puluhan tahun dilingkungan Pemkor. “Jangan takut di kira korupsi kalau memang untuk tenaga honorer. Yang dianggap korupsi itu, kalau anggarannya untuk pensiunan tenaga honorer tapi di ambil sendiri,” jelasnya.

Sabron kemudian mengkalkulasi jika per orang pegawai honorer diberikan pesangon 2 juta/bulan. Maka, selama 6 bulan jumlahnya perorang 12 juta. Dengan jumlah pensiunan tenaga honorer yang hanya 200 an menurutnya, pemkot sanggung memberikan pesangaon. “Nggak nyampe 1 miliar juga. Bu Walikota itu khan juga di pilih oleh rakyat. Harusnya, bisa untuk memanusiakan manusia,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan tenaga honorer daerah Pemkot Surabaya mendatangi DPRD Jatim. Awalnya, pegawai daerah ini mendatangi Komisi E DPRD Jatim. Hanya saja, tidak ada kewenangan dari komisi yang membidangi masalah kesejahteraan tersebut. Kali ini, giliran komisi A DPRD Jatim untuk mengadukan terkait hak pensiunan berupa pesangon.

Penasehat hukum mantan honoret Pemkot Surabaya  M. Sholeh menjelaskan bahwa kedatangan para pensiunan tenaga honorer daerah ini sebagai tindak lanjut dari diskriminasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Diskriminasi yang dimaksudkan dengan cara tidak tidak memberikan hak pesangon tenaga honorer, padahal mereka telah mengabdi selama puluhan tahun. “Mereka khan sudah mengabdi puluhan tahun. Tapi, tetap tidak diberikan hak pesangon. Itu bentuk diskriminasi,” kata M. Sholeh.

Dengan kedatangan tenaga honorer beberapa waktu lalu ke DPRD Jatim, mereka berharap bisa membantu mewujudkan tuntutan mereka karena selama ini Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya tidak mempedulikan nasib mereka. “Tuntutan mantan pegawai honorer hendaknya jangan hanya ditampung. Tapi juga ditindaklanjuti karena mereka sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Tapi, tidak ada penghormatan yang sesuai untuk mereka dari Pemkot Surabaya,” jelasnya. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved